Ungaran,SUARAKPK.COM, Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak anak, khususnya anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi, pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kabupaten Semarang yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (23/7/2026).
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pendidikan karakter serta pencegahan perundungan (bullying) harus terus diperkuat agar seluruh anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
"Tahun 2027 kami berencana memberikan beasiswa kepada sekitar 1.682 anak inklusi mulai jenjang TK, SD, MI, SMP hingga MTs. Masing-masing anak direncanakan menerima bantuan sebesar Rp500 ribu," ujar Ngesti.
Selain bantuan pendidikan, Pemkab Semarang juga akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif melalui penguatan kompetensi guru dan pembenahan sarana prasarana sekolah secara bertahap agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
"Sekarang anak-anak inklusi belajar bersama anak-anak lainnya. Tidak boleh disendirikan. Karena itu, infrastruktur sekolah juga menjadi prioritas pemerintah daerah agar sekolah semakin ramah difabel," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, mengungkapkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang mulai menunjukkan penurunan pada semester pertama 2026.
Berdasarkan data DP3AKB, jumlah kasus tercatat sebanyak 107 kasus pada 2023, meningkat menjadi 126 kasus pada 2024, dan kembali naik menjadi 142 kasus pada 2025. Namun hingga semester pertama 2026, jumlah kasus turun menjadi 35 kasus dengan korban masih didominasi anak-anak.
"Kalau melihat trennya, tahun 2023, 2024, dan 2025 memang meningkat. Tapi di semester pertama tahun 2026 alhamdulillah jumlahnya menurun menjadi 35 kasus," kata Dewanto.
Meski demikian, pihaknya masih menangani dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas yang kini dalam pendampingan DP3AKB bersama aparat kepolisian.
"Ada laporan terkait anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Saat ini sedang kami dampingi dan diproses oleh kepolisian," ujarnya.
Dewanto menambahkan, anak penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi sehingga membutuhkan perlindungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, peringatan HAN tahun ini dikemas secara inklusif dengan mempertemukan anak-anak reguler dan anak inklusi dalam berbagai kegiatan.
"Kami ingin menghapus sekat dan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus sekaligus meminimalkan praktik perundungan. Semua anak memiliki hak yang sama, termasuk anak inklusi. Harapannya mereka bisa bergaul, bermain, dan berbahagia bersama teman-temannya tanpa ada pembeda," pungkasnya.
(Redaksi: Endar W )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar