Kabupaten Semarang,SUARAKPK.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat,serta Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Wargiyati menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Kenanga, Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026). Hadir juga dalam acara tersebut dari jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang diantaranya Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi bentuk komitmen aparatur pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo melalui pembangunan dari desa. Program yang didorong meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Selaku tuan rumah, Kepala Desa Bergas Kidul Heri Nugroho menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak yang telah menunjuk Desa Bergas Kidul sebagai lokasi pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Ia menyatakan pemerintah desa mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih karena diyakini mampu menggerakkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Ia menyebut kondisi tersebut didukung oleh tingginya serapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 92 ribu orang.
Menurut Luthfi, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan asli daerah maupun APBD sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa dalam menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian program di Jawa Tengah, di antaranya pembentukan seluruh Koperasi Desa Merah Putih di 8.523 desa, operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan Bulog dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Meski demikian, Luthfi mengingatkan agar nota kesepahaman tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Ia meminta seluruh kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pengawasan terhadap implementasi program agar tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan. Menurutnya, koperasi desa tidak hanya berfungsi menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menjadi pusat penampungan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil kelautan sehingga mampu memperkuat perekonomian desa.
Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati menyatakan organisasinya mendukung penuh implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Wargiyati, Program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa melalui SPPG. Sementara Koperasi Desa Merah Putih dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi desa dengan menyerap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan milik masyarakat.
"Perputaran ekonomi desa akan meningkat karena hasil produksi masyarakat terserap. Program MBG juga memberikan kesempatan kerja bagi warga desa sehingga dapat menambah pendapatan keluarga," ujarnya.
Usai penandatanganan nota kesepahaman, Mendes PDT Yandri Susanto meminta seluruh pihak memastikan pelaksanaan Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes berjalan sesuai ketentuan.
Yandri menegaskan Koperasi Desa Merah Putih wajib memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Ia meminta kepala desa melaporkan kepada kementerian apabila terdapat koperasi yang tidak merekrut tenaga kerja lokal.
"Koperasi Desa Merah Putih wajib mengambil tenaga kerja dari desa yang bersangkutan. Kalau ada yang tidak demikian, segera laporkan kepada kami," tegasnya.
Ia menambahkan nota kesepahaman yang ditandatangani berbagai kementerian dan lembaga merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, yang harus diperbaiki adalah implementasinya, bukan menghentikan program tersebut.
Yandri juga mengajak seluruh pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.
( Redaksi: Endar W)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar