JAKARTA, suarakpk.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menyoroti capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025, sehingga rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi 2026 agar lebih baik,” ujarnya.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi persoalan permodalan petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mempermudah akses kelompok tani (Poktan) terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Perwakilan Himbara yang diwakili oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Salah satunya melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani agar tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang jelas, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendorong kemandirian serta kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
(Arief/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar