Boyolali suarakpk.com – Polemik dugaan makanan basi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Simo terus bergulir. Setelah sebelumnya pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengakui adanya menu yang terindikasi mengalami penurunan kualitas, kini giliran pihak Puskesmas Simo memberikan klarifikasi.
Kepala Puskesmas Simo, Wahyu Bintoro, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2/2026), mengaku tidak mengetahui adanya kejadian tersebut.
“Saya tidak tahu terkait kejadian itu. Kalau memang ada insiden makanan basi, itu menjadi tanggung jawab pihak SPPG sebagai pengelola,” ujarnya.
Menurut Wahyu, dalam struktur pelaksanaan MBG, SPPG telah dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab atas perencanaan hingga pengawasan mutu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Di SPPG sudah ada ahli gizi. Mereka tentu memahami jenis makanan apa saja yang mudah basi, termasuk variasi menu yang sering berganti. Itu memang kompetensi mereka,” tambahnya.
Wahyu menegaskan, Puskesmas Simo tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan teknis dapur maupun kualitas makanan yang diproduksi SPPG. Peran puskesmas, kata dia, lebih bersifat responsif apabila terjadi insiden kesehatan di lapangan.
“Kalau ada kejadian seperti keracunan massal, tentu kami akan turun menangani dari sisi pelayanan kesehatan. Tetapi untuk pengawasan dapur atau distribusi makanan, itu bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Terkait informasi dapur MBG yang disebut bersebelahan dengan kandang bebek, Wahyu juga mengaku tidak memahami detail kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa Puskesmas tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap tata letak fasilitas produksi makanan.
“Kami tidak punya kewenangan di situ. Pengawasan yang biasa kami lakukan hanya sebatas kelayakan air yang digunakan, misalnya pemeriksaan kualitas air,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar instansi yang menyatakan tidak memiliki otoritas langsung dalam pengawasan mutu makanan MBG. Sebelumnya, Kepala SPPG mengakui adanya satu menu sayur yang terindikasi basi dan telah ditarik, namun enggan membeberkan jumlah porsi yang terdampak dengan alasan manajemen internal.
Program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar ini dibiayai dari dana negara. Karena itu, aspek pengawasan, standar keamanan pangan, serta transparansi antarinstansi menjadi sorotan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait di tingkat kabupaten mengenai evaluasi menyeluruh terhadap sistem kontrol mutu MBG di wilayah Simo.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat sasaran program adalah anak-anak usia sekolah yang rentan terhadap risiko gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak layak konsumsi.(Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar