Gus Andi : 10 Langkah Yang Diperlukan Dalam Reformasi Polri

JAKARTA, suarakpk.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam wacana reformasi kepolisian. Namun di tengah semangat pemerintah membentuk Komite Reformasi Kepolisian, publik justru mempertanyakan arah dan kesungguhan perubahan di tubuh Polri yang selama ini dinilai masih sarat persoalan kekuasaan, korupsi, dan kekerasan aparat.
Namun bagi banyak pihak, dualisme reformasi Polri justru menimbulkan kebingungan arah dan keraguan atas kesungguhan perubahan. Ketua Forum Doktor Komunikasi Indonesia, KPH.Dr.H.Andi Budi S,SH.,M.Ikom.,CIQaR.,CIQnR, yang lebih dikenal dengan nama Gus Andi, menilai bahwa diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Institusi Polri agar semakin humanis dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dan pelindung Masyarakat.

“Menguatkan Paradigma “Polisi sebagai Pelayan Publik”, Mengubah mindset dari power driven institution menjadi service oriented institution, dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, cepat, mudah dijangkau, dan tidak berbelit dan membangun standar pelayanan publik yang terukur (SOP, time service, kode etik interaksi),” tuturnya.

Kepada media suarakpk.com, di Meruya Regency, Gus Andi yang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Lapesdam PBNU 2015-2021, mengatakan, Optimalisasi Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum, dengan mengutamakan preventif dan preemtif daripada represif dan saat tindakan represif diperlukan, tetap menjunjung asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas.

“Penggunaan kekuatan harus berbasis de-escalation untuk mengurangi potensi kekerasan,” katanya. Rabu, (3/12/2025)

Profesionalisasi SDM Polri perlu ditingkatkan, lanjut Sekjend IRMLA (Asosiasi Peneliti Metodology Indonesia), menurutnya, Penguatan integritas melalui pendidikan karakter, etika profesi, dan leadership yang menekankan empati serta kemampuan komunikasi.

“Pelatihan conflict resolution, negotiation, restorative justice, dan community policing. Evaluasi berkala terhadap perilaku anggota, termasuk reward & punishment yang jelas,” lanjutnya.

Gus Andi, menandaskan, bahwa Pengembangan Community Policing (Polisi Masyarakat) juga diperlukan, dengan menghidupkan kembali Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan hubungan polisi–masyarakat.

“Melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan: tokoh agama, tokoh budaya, akademisi, komunitas. Melakukan dialog rutin, listening forum, dan konsolidasi sosial untuk membaca dinamika public,” tandasnya.

Selain itu, dijelaskan Gus Andi yang juga dipercaya menduduki posisi Komisaris PT.Citra Waspputoha (investor dan pengelola Jalan Tol), bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Publik untuk Memperkuat fungsi pengawasan internal (Propam) dan eksternal (Kompolnas, Ombudsman, masyarakat sipil).

“Membuka akses pelaporan yang mudah, aman, dan cepat bagi masyarakat untuk melapor pelanggaran anggota. Publikasi kinerja Polri secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan public,” jelasnya.

Menurut Gus Andi, bahwa Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan yakni dengan mengembangkan layanan digital untuk SIM, SKCK, SP2HP, SPKT agar transparan dan bebas pungli.

“Integrasi data penegakan hukum sehingga proses lebih efisien dan minim kontak berisiko penyimpangan,” ujarnya.

Membangun Budaya Empati dan Kepekaan Sosial juga menjadi prioritas dalam membangun institusi Polri, sebagaimana diungkapkan Gus Andi, dalam hal ini, Polisi hadir dalam situasi krisis bukan hanya sebagai aparat, tetapi sebagai penolong masyarakat. Tanggap bencana, konflik sosial, kriminalitas, dan isu kerentanan (perempuan, anak, difabel).

“Polri harus memosisikan diri sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa,” ungkapnya.

Dikatakan Gus Andi, Polri juga harus dapat Memperkuat Restorative Justice dan Penyelesaian Humanis, bahwa menyelesaikan perkara tertentu dengan pendekatan musyawarah, keadilan bagi korban, pemulihan hubungan sosial.

“Mencegah kriminalisasi yang tidak perlu serta mengurangi overcriminalization,” katanya.

Namun, selain itu, hal juga menjadi penting, ucap Gus Andi, yakni diperlukan adanya Keteladanan Pimpinan, Pimpinan harus menjadi model budaya humanis, Rendah hati, terbuka, komunikatif, Tidak reaktif, Mendorong inovasi pelayanan publik.

“Budaya organisasi selalu mengikuti gaya kepemimpinan. keteladanan adalah kunci,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Andi mengigatkan, Membangun Narasi Publik yang Meningkatkan Kepercayaan juga sangat diperlukan Polri.

“Komunikasi publik yang empatik, transparan, dan cepat dalam setiap peristiwa, menyampaikan klarifikasi secara profesional, tanpa defensif, sehingga persepsi publik lebih positif,” terangnya.

Gus Andi berharap, Polri yang humanis bukan hanya lembaga yang “tidak kasar”, melainkan institusi yang melayani, melindungi, mendengar, dan hadir sebagai mitra masyarakat.

“Reformasi kultural, reformasi struktural, dan kepemimpinan yang memberi teladan adalah fondasi utama,” pungkasnya.