Yogyakarta, Suarakpk.com- Ketua DPN PPDI, Widhi Hartono, menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, program Presiden Prabowo, sebagai solusi menyeluruh bagi persoalan masyarakat pedesaan. "Kopdes Merah Putih adalah satu-satunya program yang melindungi masyarakat," ujarnya pada saat pertemuan dengan pengurus di Gunungkidul 12/11/2025.
Widhi Hartono menyoroti penurunan Dana Desa (DD) dari Rp 71 triliun (2025) menjadi Rp 60 triliun (2026), padahal UU Desa menargetkan 10% APBN untuk desa. Ia menilai DD saat ini belum cukup untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, apalagi dengan syarat 30% DD dijadikan jaminan Kopdes Merah Putih dan 20% untuk ketahanan pangan.
"DPN PPDI menolak DD dijadikan agunan Kopdes Merah Putih. Kami ingin dana lain dari APBN mendukung program ini," tegasnya. PPDI mengusulkan penggunaan dana desa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tanpa "titipan" program dari tingkat supra desa.
Dengan kedaulatan desa dan dukungan dana negara, PPDI yakin percepatan pembangunan dan kesejahteraan desa akan lebih cepat terwujud. "Kopdes Merah Putih solusi permodalan, sembako, pupuk, gas, transportasi, Kesehatan, dan kebutuhan hidup warga desa," tutup Widhi.( Gunawan/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar