SALATIGA, suarakpk.com – Kekosongan jabatan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga yang cukup lama, menjadi sorotan aktivis Kota Salatiga, Muhamad Ridwan,S.Pd.
Menurutnya, bahwa PDAM Kota Salatiga merupakan perusahaan peninggalan Belanda tahun 1921, dan sampai dengan tahun 2024 masih menorehkan prestasinya dengan menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Juara Kategori Silver Pemerintah Daerah.
“Penghargaan ini diberikan atas kinerja dan governasi yang memuaskan. Artinya memiliki kinerja baik dan SDM yang handal, terjadi kekosongan jabatan karena Dirut lama purna tugas dan di PLT Sekda. Untuk mengisi kekosongan tersebut, biasanya dilakukan proses seleksi secara open biding,” ujarnya.
Dikatakan, Ridwan, bahwa proses seleksi Dirut PDAM semestinya dibentuk panitia seleksi atau pansel, baru kemudian di lanjutkan ke tahap uji kelayakan kepatutan, meliputi psikotes, ujian tertulis, penulisan makalah, dan presentasi makalah.
“Dan kami berharap, kursi Dirur PDAM dapat diisi oleh orang berpengalaman di bidangnya, khususnya dari lingkungan PDAM Kota Salatiga sendiri, tidak mengambil dari luar daerah,” katanya.
Ridwan menyoroti hal tersebut, didasarkan atas informasi yang berkembang, bahwa ada rencana Walikota definitif akan mengambil orang dari luar Kota Salatiga.
“Para pimpinan Direksi PDAM Salatiga yang saat ini menjabat, tentu memiliki pengalaman dan kopetensi yang memadai, sehingga tidak ada alasannya, pemerintah Kota Salatiga mengambil dari luar Kota Salatiga, kecuali ada dugaan kompensasi tertentu dari kedua pihak,” urainya.
Ridwan mengajak seluruh lapisan Masyarakat untuk Bersama-sama mengawal pengisian Dirut PDAM Kota Salatiga, ditandaskan, bahwa bila terkadi kongkalikong antara Walikota Salatiga dengan Dirut PDAM Kota Salatiga yang didasarkan tunjukan, dapat dimungkinkan akan merugikan para pelanggan PDAM Kota Salatiga.
“Lho bisa terjadi khan, jika Dirut tunjukan Walikota memiliki kesepakatan tertentu dengan target tertentu yang berakibat akan terjadinya kenaikkan tarif PDAM maupun lainnya, lebih baik waspada sejak sekarang sebelum hal tersebut terjadi,” tandasnya.
Senada, dengan Ridwan, Mantan Anggota DPRD Kota Salatiga 2004-2009, Arif Budiyanto, mengatakan bahwa PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana Modal PDAM sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
“PDAM melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dan lain-lain. PDAM juga memasang instalasi dan meter air,” katanya.
Ditandaskan Arif, bahwa selain kekosongan Dirut PDAM Kota Salatiga, juga segera dipilih kekosongan Komite yang sudah habis sejak bulan Desember 2024, hal tersebut untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan.
“Sudah dua bulan ini sejak kekosongan Komite dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Pebruari 2025,” tandasnya.
Arif dna Ridwan berharap, Walikota definitif bisa melakukan penugasan pada anak buahnya untuk segera menata PDAM yang selama ini mengalami penurunan pelayanan.
Hingga berita ini ditayangkan, suarakpk.com belum berhasil menkonfirmasi Plt Dirut PDAM yang dijabat oleh Sekda Kota Salatiga. (Mujib/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar