Grobogan,suarakpk.com sebagai upaya penurunan angka stunting di tingkat kecamatan secara terintegrasi, unsur kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan bersama lintas sektor Senin, (08/09/2023) mengadakan rembuk stunting.
Pertemuan di laksanakan dibalai desa Sulursari, Kecamatan Gabus, kabupaten Grobogan telah di adakan pertemuan untuk membahas percepatan penurunan Stunting, yang di hadiri Forcompincam Gabus Camat Gogot Trikoyo S.Sos., Kapolsek Sulursari AKP Wibowo S.H., Danramil 11/Sulursari ,yang diwakili oleh Batitu ut Serma Adi Eko, Kepala desa Saliyo, Kepala Puskesmas Sulur 1 dr Saiful Hariyanto, Ahli Gizi, bidan desa,PLKB, PKK, Tokoh Masyarakat, pendamping PKH, dan ketua karang taruna.
Disebutkan, rembuk stunting kecamatan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Kepala Desa Sulursari Saliyo, mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di kecamatan untuk bekerjasama dalam upaya percepatan penurunan sehingga angka stunting di Kecamatan Gabus khususnya Desa SUlursari menurun, pada 2023 angka stunting bisa di angka 2-3 persen, dan pada 2024 target zero stunting.
"Stunting pada bayi dan anak anak di desa sulursari segera bisa berkurang bahkan berharap kondisi Stunting bisa 0 diakhir tahun ini. Desa sendiri hanya bisa menganggarkan sedikit dana desa sesuai peruntukannya sedangkan untuk PMT( PEmberian Makanan Tambahan) desa sudah menyerahan kepada bidan desa dan keder posyandu . Insa Alloh nanti bila sudah turun aturan baru yang mengharuskan pemdes menganggarkan penambahan untuk percepatan penurunan Stunting desa, pihak pemdes Sulursari siap melaksanakan”,ujar Saliyo.
Terpisah dalam hal ini Camat Gabus Gogot Trikoyo,S.Sos., berharap,” bahwa untuk penanganan Stunting di kecamatan Gabus, khususnya desa sulursari perlu kerjasama semua kompomem yang ada mulai warga,kader posyandu, Ahli gizi, bidan desa,plkb dan pihak desa ,mulai pendataan dalam penanganan kasus yang ada,seperti gizi buruk,Stunting ,ibu hamil Yang sehat dan KEK (Kekurangan Energi Kronis), memang pemberian bantuan makanan bergizi bagi anak gizi buruk,Stunting ,dan ibu hamil KEK sangat diperlukan serta kerja sama antar stekholder yang ada di tiap desa dan kecamatan,bagaimana cara pemeriksaan yang baik,cara menimbang,cara ukur tinggi badan,dan pemberian makanan yang bergizi yang sesuai kebutuhan ,dengan harapan penanganan anak Gizi buruk,Stunting ,dan ibu hamil KEK,bisa ditangani dengan baik,dan dengan dana yang ada serta adanya bapak/ibu angkat bagi anak Gizi buruk maupun Stunting ,supaya supaya kondisi anak anak ini segera teratasi,dan harapan kita di tahun 2024,Gizi buruk,Stunting segera teratasi dan di kabupaten Grobogan bisa Zero Stunting”, harapnya.
Dari pihak puskesmas Sulursari 1, bidan desa melaporkan bahwa penangan, dan percepatan penurunan Stunting ,Gizi buruk, dan ibu hamil KEK dari pihak puskesmas sudah melaksanakan tugas dengan baik,dan bersama kader posyandu dan pemdes Sulursari pendataan lengkap dan juga sudah sering mengadakan kunjungan ke rumah untuk kasus gizi buruk,Stunting dan ibu hamil KEK, sering memberikan PMT, Konseling kerumah warga oleh Ahli Gizi, bidan desa, dan kader posyandu.
”kepada ibu- ibu yang mempunyai balita usia dibawah 5 tahun harus aktif membawa balita nya ke posyandu,supaya tubuh kembangnya terpantau dengan baik, ke posyandu itu penting supaya tumbuh dan berkembangnya anak itu terpantau”, ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga diadakan sesi tanya jawab ada dua penanya. Penanya ke 1. Bertanya mengenai BPJS ibu hamil kenapa bulan Agustus kemarin bpjs saya berhenti atau mati pada saat saya periksa menyodorkan bpjs dan di chek oleh petugas rekam medic ternyata mati.
Ketua BPD Penanya ke 2 menanyakan apakah dana desa bisa untuk menopang dan membiayai BPJS ibu hamil ?
dr Saiful menjawab pertanyaan pertama, dan menjelaskan ,” Jadi mengenai BPJS ibu hamil bahwa BPJS ibu hamil itu masuk anggaran APBN, APBD Provinsi,dan APBD kabupaten Grobogan, mengenai dalam satu tahun kadang lancar kadang tidak pembiayaannya BPJS .karena itu semua juga dari dinas terkait,ya kalau bisa disarankan kalau bisa ikut BPJS mandiri ,bisa mengambil BPJS yang paling murah dengan iuran mandiri”,jelasnya.
Sedangkan kades Saliyo menjawab pertanyaan ketua BPD Sulursari mengenai bisakah DD bisa menompang ,menanggung BPJS warganya khususnya ibu hamil.
“Sampai saat ini belum ada juknisnya bahwa dana desa bisa untuk menompang,dan membiayai BPJS ibu hamil maupun BPJS bagi warga ,sementara ini belum ada payung hukumnya yang pasti, kalau pembiayaan penanganan Stunting,gizi buruk termasuk pemberian PMT,sudah masuk di dana desa,tapi ya sesuai juknisnya belum bisa lebih”,pungkasnya.(Dwi/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar