KENDAL, suarakpk.com. Puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se Kabupaten Kendal menggelar pertemuan bersama, di RM Aldila Kendal, Sabtu (19/11/2022).
Banyak kegiatan pemerintah yang diduga berjalan menyalahi aturan dibahas dalam rapat bersama tersebut. Kegiatan itu meliputi adanya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang harus diawasi, penataan ASN, pungutan liar di dunia pendidikan, izin galian C dan yang lainnya.
Kepada suarakpk.com. Nur Kamid dari Majlis Dzikir RI 1 mengatakan, rapat bersama yang digelar puluhan ormas dan LSM ini dilakukan untuk menyikapi masalah krusial yang terjadi di Kendal.
"Selain masalah yang sudah disampaikan itu ada masalah-masalah krusial lainnya. Ada jual beli jabatan, jual beli proyek dan jual beli dana aspirasi dari dewan," kata Nur Kamid dari Majlis Dzikir RI1 dan Pers Intelejen Rakyat ini.
"Dan ini saya akan demo dan saya laporkan ke KPK RI," tambahnya.
Nurkamid menegaskan, terkait dugaan jual beli jabatan yang sudah tersebar luas di masyarakat kalau tidak segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum akan berdampak bagi kemajuan Kabupaten Kendal.
Terpisah, Koordinator Persaudaraan Ormas dan LSM Kendal, Rokhim menyampaikan, rapat bersama hari ini sengaja digelar untuk menyoroti kinerja pemerintah.
"Teman-teman ormas dan LSM yang memiliki fungsi sebagai kontrol pemerintah banyak menyampaikan usulan terkait apa saja yang paling urgen untuk disoroti," tutur Rokhim.
Ormas dan LSM di kendal sangat berharap adanya perubahan yang signifikan dari kinerja para pejabat di pemkab kendal. ( dhon/red ).
#suara jateng
BalasHapusMasoook