SEMARANG, suarakpk.com – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK RI, Uding Juharudin dan tim, beberapa waktu kemarin, Kamis (24/02), melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Kedatangan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK RI, diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin bersama pejabat setempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham.
Tampak hadir secara langsung Kepala Divisi Administrasi Jusman, Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala UPT Se-eks Karesidenan Smearang dan Solo Raya, serta Pejabat Struktural Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Sementara itu seluruh Kepala UPT lainnya bergabung secara virtual.
Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin, menuturkan, bahwa jajarannya telah melakukan upaya pencegahan korupsi dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas.
“Untuk melaksanakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada januari lalu,” tuturnya.
Yuspahrudin mengatakan, melalui sinergi dengan KPK RI, dirinya mengajak jajarannya memegang teguh tiga fungsi ASN, terutama dalam hal pelayanan publik.
“Sebagai pelayan publik, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN melayani masyarakat dengan sebaik baiknya,” katanya.
Sementara, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK, Uding Juharudin, mengungkapkan, bahwa kehadiran KPK memiliki trisula fungsi.
“Yakni melakukan pendidikan antikorupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi, melakukan pencegahan agar orang tidak bisa korupsi serta melakukan penindakan agar orang jera berbuat korupsi,” ungkapnya.
Uding menandaskan, bahwa KPK memfokuskan perhatiannya pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik. Dirinya juga mengapresiasi kondisi pelayanan pada UPT di jajaran Kemenkumham seperti Keimigrasian yang sudah jauh lebih prima.
“Setiap pelayanan publik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM menjadi persepsi di masyarakat terkait baik buruknya pelayanan pemerintahan, kami berharap kolaborasi yang kita lakukan akan fokus di pelayanan publik secara sistemik dan berkesinambungan supaya bersama-sama membangun pelayanan publik yang baik,” tandasnya.
Uding menjelaskan, ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. (Mujib/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar