Batu Bara, suarakpk.com - Puluhan anggota kelompok tani (poktan) Rukun Sari didominasi omak - omak menghadiri RDP sengketa lahan di Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara Senin 10/01/2021.
Tidak tanggung - tanggung, para omak - omak rela menumpang truk colt diesel pengangkut ayam untuk mengikuti rapat tersebut.
Namun sangat disayangkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kedua ini juga tidak dihadiri PT Emha dan BPN Batu Bara, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi omak - omak.
Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi 1 Ahmad Fahri Meliala membacakan surat dari PT. Emha yang menyebutkan kasus ini tengah dalam penanganan Polres Batu Bara.
Ketidak hadiran PT Emha dan BPN membuat Ketua poktan Ali Efendi bersama anggota gelisah dan merasa dipermainkan.
Untuk meredam kemarahan warga, Anggota Komisi 1 Ahmad Fahri Meliala dan Syahril Siahaan SH berjanji akan melakukan RDP Ketiga dengan kembali mengundang PT Emha dan BPN.
"Kita akan layangkan undangan ketiga kepada PT Emha. Bila tetap tidak hadir akan kita agendakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan akan memanggil paksa para pihak terkait lahan Koptan Rukun Sari" tegas Fahri.
" Akan kami agendakan pada 24 Januari 2022 mendatang" pungkasnya.
Lebih lanjut Fahri menuturkan, pihaknya telah mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kisaran guna mempertanyakan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan terhadap pengurus poktan sebelumnya.
Sementara, Kuasa Hukum Poktan Rukun Sari Zamal Setiawan menjelaskan kronologis penguasaan lahan tersebut sejak 1942 dan saat awal Orde Baru tepatnya 1966, anggota kelompok digusur dari tempat tersebut.
Seiring dengan bergulirnya reformasi, kelompok kembali memperjuangkan lahan yang telah dirampas. Dan sejak 2019 disebutkan Zamal, kelompok tani menduduki lahan tersebut.
"Pada kasus tersebut diduga telah terjadi pelanggaran HAM, karena itu kita sudah mengundang Komnas HAM untuk berkunjung ke Batu Bara", sebut Zamal.
(Amy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar