Firman Hutauruk PPK B2PJN 3.5 Harus Bertanggungjawab Terhadap Pekerjaan Dan Ucapannya Muak di Nias

Faoziduhu Ziliwu, SH Koorwil Kepulauan Nias LP-KPK

GUNUNGSITOLI, NIAS suarakpk.com - Faoziduhu Ziliwu, SH Koordinator Wilayah (Koorwil) Kepulauan Nias Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah   Dan Keadilan (LP-KPK) mengecam ucapan Firman Hutauruk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaa Jalan Nasional (B2PJN) 3.5 dan harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan ucapannya sudah muak, bosan dan siap dicopot dari Kepulauan Nias. 

Hal tersebut disampaikan Faoziduhu Ziliwu, SH sebagai Koordinator Wilayah (Koorwil) Kepulauan Nias Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah   Dan Keadilan (LP-KPK) kepada wartawan di Gunungsitoli terkait ucapan tersebut Rabu, (13/10/2021).

Ucapan tersebut di lontarkan Firman Hutauruk di depan para aksi dari gabungan beberapa LSM, Ormas, Pers, Pengiat  anti Korupsi dan tokoh-tokoh  pemerhati pembangunan Kepulauan Nias.

Saya selaku Koorwil LSM LP-KPK dan sebagai masyarakat Nias sangat keberatan dan sesali pernyataan PPK 3.5 B2PJN Firman Hutauruk yang mengatakan "saya dah Muak" sebagaimana arti ucapan tersebut sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "merasa jijik sampai hendak muntah, bosan dan sudah jemu, yang merupakan menghina orang Nias", tegasnya. 

“Kalau Firman Hutauruk mengatakan saya dah muak akibat kritikan sangatlah tidak profesional, janganlah ada ke engganan untuk di kritik, bila pekerjaan pembangunan tersebut rusak, ya ditampung dulu aspirasi para rekan-rekan Aliansi  Masyarakat  Sipil  Pemerhati Pembangunan Kepulauan Nias (AMSP2-KN) sehingga tidak serta merta mengeluarkan ucapan sudah Muak di Nias yang sama artinya jenuh, jijik dan bosan akibatnya dapat melukai perasaan masyarakat di Kepulauan Nias.

Dikatakannya, mendukung pernyataan Bapak Cristian Zebua yang mengatakan agar Firman Hutauruk segera dicopot bila perlu diberhentikan dan angkat kaki di Kepulauan Nias kalau memang sudah tidak sanggup bekerja, ucapnya. 

Kita mendukung dan mengapresiasi gerakan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat maupun LSM, OKP, Pers, dan sejumlah tokoh selama ini, untuk "mengusut tuntas pekerjaan jalan yang di laksanakan yang diduga asal jadi dan tidak beres" karena sangat merugikan masyarakat secara umum. Namun perlu di waspadai juga gerakan para penjilat yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, langkah selanjutnya bila perlu kita laporkan saja oknum tersebut di KPK di Jakarta, tegasnya. (TH-SMT.502)