BLORA, suarakpk.com - Beberapa bulan belakangan ini muncul berbagai permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Blora, membuat Bupati Blora, Djoko Nugroho geram. Saat memimpin langsung Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten Blora pada hari Senin (09/11/2020) di ruang pertemuan sekretaris daerah (Setda) untuk membahas pengendalian pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani, sekaligus mengurai benang ruwet tekait penyaluran pupuk bersubsidi diminta untuk segera terselesaikan.
"Saya minta, permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi segera diselesaikan, gudang pupuk yang saat ini dalam kondisi penuh, siap disalurkan.
Semua petani yang tidak memiliki Kartu Tani namun, kuotanya masuk data E - RDKK, agar dilayani, dengan menggunakan form, namun sebaliknya, jika punya Kartu Tani tapi tidak tercantum dalam E - RDKK jangan dilayani, dan saya meminta para distributor, atau pengecer tidak memaksakan pembelian pupuk non subsidi," tandasnya dalam rapat kordinasi tersebut.
Sementara itu, pengecer pupuk untuk wilayah Kecamatan Banjarejo, Sukiban yang akrab dipanggil mbah Kiban menyampaikan, bahwa para petani di wilayahnya saat ini tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk.
"Di wilayah kami, Kecamatan Banjarejo tidak ada masalah, dengan penyaluran dan pembelian pupuk, pakai kartu tani, stok pupuk sudah tersedia, sesuai kebutuhan petani kita," ungkapmya
Sementara itu, Sudarwanto, aktifis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyampaikan dukungannya penggunaan Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi.
"Saya setuju penggunaan Kartu Tani untuk membeli pupuk bersubsidi, tapi validasi datanya harus benar dulu, siapa yang paling berhak mendapatkan kartu tani tersebut," ujarnya usai rapat.
Di lain tempat, Lukito, dari kelompok tani,Lidah Tani yang memiliki anggota para petani di wilayah Blora Selatan, yaitu Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati, merasa geram atas sulitnya mendapatkan pupuk, yang diduga ada permainan mafia pupuk.
"Kami sudah mengirimkan surat untuk beraudiensi dengan DPRD, terkait langkanya pupuk bersubsidi ini, kenapa selalu terjadi, disaat masa tanam, ini harus segera diselesaikan, kalau tidak ingin para petani turun ke jalan, bongkar mafia pupuk, yang menyengsarakan petani, sudah harganya melebihi HET(harga eceran tertinggi), barangnya langka, bagaimana mau swasembada pangan, kalau pupuknya tidak ada, selain itu Kartu Tani juga tidak efektif dan efisien, karena tidak tepat sasaran," ujarnya. (krb02/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar