Wabup Ikuti Vicon Rakorwasdanas 2020 Bersama Mendagri

FOTO : Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, HM Nafiah Ibnor mengikuti vicon Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2020.

 

KAPUAS, suarakpk.com - Wakil Bupati Kapuas, HM Nafiah Ibnor mengikuti video conference (Vicon) tentang Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020.

 

Turut hadir Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Septedy, Kepala Inspektorat Heri Wibowo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yan Hendri Ale, Asisten II Setda Salman, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas, Kamis (03/09/2020) pagi.

 

Adapun Rakorwasdanas kali ini bertema “Sinergi dan Kolaborasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Sukses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di daerah”, dengan topik “Peran APIP Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peran APIP Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020”.

 

“Masyakarat harus mengikuti 3M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, setelah itu untuk lebih mengetahui peta dan mengisolasi maka dilakukan 3T yaitu test, trace, dan treat (Isolasi)”. Ucap Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia  .

 

Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP mengatakan tantangan yang dihadapi ditengah kedaruratan penanganan bencana, terutama Covid-19, agility serta sense of crisis APIP betul-betul diuji dan harus diterapkan. Metode dan Teknik pengujian harus dikembangkan agar tidak menghambat proses (kecepatan) dengan tanpa mengorbankan kualitas pengawasan serta mampu memastikan delivery manfaat.

 

“Tantangan yang kita hadapi kedepan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengawasan maupun eksekusi kegiatan oleh Pemerintah Daerah, kemudian perlunya penerapan pengawasan atau remote auditing karena pengawasan tidak sepenuhnya bisa dilakukan secara on-site, dan mengharuskan auditor untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang mendukung pelaksanaan pengawasan, kemudian perlunya audit at the speed of risk dan agile auditing dan terakhir kebijakan yang melibatkan banyak tingkatan kewenangan mengharuskan adanya sinergi antar aparat pengawasan”. Jelas Sumiyati selaku Inspektur Jendral Kementerian Keuangan.

 

Selanjutnya, dalam paparan Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Dr Horas Maurits Panjaitan yang diwakilkan oleh Maurice mengatakan kebijakan penyusunan APBD harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. (hms/nto)