KENDARI, suarakpk.com- Beberapa waktu lalu, diduga adanya indikasi menghalangi yang dilakukan oleh oknum terhadap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) saat melakukan penyelidikan kasus anggaran pajak reklame kota Kendari, menuai banyak tanggapan.
Salah satunya, Ketua DPW Aliansi Nusantara (Alsantara) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Harits Nugraha. Ia meminta kepada Kapolda baru Sultra, Brigjen Pol Yan Sultra Indrajaya untuk mengusut tuntas oknum yang terindikasi melakukan tindakan menghalangi penyelidikan kasus anggaran pajak reklame.
"Ini tentu merupakan tantangan perdana buat bapak Kapolda Sultra yang baru saja dilantik untuk menjamin terselenggaranya keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di daerah kita. Di sini kita lihat, seberapa besar keseriusan bapak Kapolda Sultra dalam menangani setiap kasus yang terjdi di Sulawesi Tenggara", ujarnya.
Menurut dia, kalau tindakan menghalangi itu betul adanya, tentu merupakan tindakan pidana. "Sebagai mitra kejaksaan, Polda Sultra perlu membantu mengusut tuntas kasus ini, sehingga kedepannya tidak ada lah kejadian serupa, dimana ada oknum masyarakat yang berani mengancam aparat negara, apa lagi sekelas kejaksaan negeri", ungkapnya.
"Kalau dugaan ini benar adanya, tentu ini merupakan kerugian negara yang termaksud tindakan korupsi. Kami DPW Aliansi Nusantara akan mengawal kasus ini sampe ada titik terang", tukasnya.
Sekedar diketahui saat ini kejaksaan negeri sedang mendalami kasus pajak reklame yang terindikasi salah masuk kas, dimana seharusnya masuk ke kas negara, tapi ternyata diduga masuk ke kas pribadi oknum aparat di Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. (Randy Yaddi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar