Bupati Keluarkan SE Penggunaan Kertas A4 Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan

FOTO : Kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas, Ruseni menyampaikan surat edaran Bupati Nomor : 470/742/DKPS-KPS Tahun 2020 tentang penggunaan kertas A4 80 gram.

 

KAPUAS, suarakpk.com - Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 470/742/DKPS-KPS Tahun 2020 tentang penggunaan kertas A4 80 gram dalam penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas tertanggal 3 Agustus 2020.

 

Surat edaran tersebut dikeluarkan guna menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir serta buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kapuas.

 

Dijelaskan bahwa mulai tanggal 3 Agustus tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Kapuas mulai melaksanakan penggunaan kertas HVS 80 gram ukuran A4 warna putih dalam penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kecuali bagi blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

 

Berkenan hal itu, diharapkan bagi seluruh masyarakat untuk wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor kontak pribadi yang dapat dihubungi guna berjalannya penerbitan dokumen administrasi kependudukan tersebut.

 

Untuk kepentingan tersebut, Ben Brahim S Bahat meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi bagi seluruh jajaran di instansi masing-masing serta menyampaikannya ke seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas.

 

Sementara itu, berdasarkan pesan dari Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas Ruseni menjelaskan, sesuai Pasal 12 Permendagri 109 tahun 2019 bahwa formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan kertas A4 80 gram.

 

Ditambahkannya untuk dapat melaksanakan hal tersebut harus menggunakan SIAK versi 7.3.4 dan berdasarkan Pasal 21 menyatakan bahwa kertas sekuriti masih berlaku dan dapat digunakan sampai dengan 30 Juni 2020.

 

“Sehubungan dengan hal tersebut, apabila sampai kedepannya masih menggunakan SIAK versi lain dan kertas bukan A4 80 gram, maka Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan menonaktifkan jaringan pelayanan”. Ungkap Ruseni meneruskan pesan Dirjen Dukcapil. (hms/nto)