Blora, suarakpk.com- Pintu gerbang masuk Gedung DPRD Blora yang terletak di jalan Ahmad Yani Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sore ini sabtu (29/08/2020) disegel sekelompok massa.
Sekelompok massa ini membawa gembok dan rantai lalu menutup gerbang masuk DPRD Blora yang ada di sisi selatan, aksi massa itu dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka membawa spanduk warna merah bertuliskan, 'Stop Politisasi APBD-Perubahan 2020 Blora'.
Mereka juga membakar copyan buku APBD tahun 2020. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) itu mendesak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menunda pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2020 Kabupaten Blora yang dinilai sarat dengan kepentingan rezim kekuasaan.
"Kami selaku rakyat menolak jadi korban. Anggaran belanja daerah sepatutnya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis mengkekalkan rezim kekuasaan, tapi bukan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora," kata Kordinator GERAM Eko Arifianto saat ditemui di depan gedung DPRD Blora, Sabtu (29/8/2020).
Hal senada juga disampaikan salah satu massa, Agus Wijaya. Dia menyebut pengesahan anggaran APBD-P terkesan dipaksakan dan cenderung politis.
"Contoh, tidak digunakan untuk menambah anggaran honor guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang lain. Malah ini ada dana sebesar Rp 17 miliar yang dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal PAUD saat ini libur belum ada kejelasan kapan mulai masuk sekolah," jelasnya.
Agus lebih lanjut mengungkapkan, sekolah tatap muka belum tentu digelar hingga Desember. Namun, ada anggaran sebesar Rp 17 miliar yang dialokasikan untuk PAUD, mengapa tidak dipergunakan untuk ketahanan pangan, di masa pandemi saat ini,masih banyak masyarakat saat ini menjerit kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ungkapnya.
Aksi ahkirnya menyegel pintu masuk gedung DPRD Blora, aksi melakukan penyegelan sebagai bentuk kekecewaan, serta menolak pengesahan APBD-P 2020 yang rencananya digelar senin (31/08).
(krb02/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar