Direktorat Binmas Gelar FGD Tentang Radikalisme dan Anti Pancasila

JAKARTA, suarakpk.com – Forum Group Discusion (FGD) tentang Radikalisme dan Anti Pancasila yang diselenggarakan oleh Direktorat Binmas, siang tadi Selasa (14/07/20) menghadirkan 3 Narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

FGD dengan menerapkan protokol kesehatan diikuti oleh Dir Binmas Polda Metro Jaya, Kombes.Pol. Badya Wijaya, SH., MH, Wadirbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Asep I. Rosadi, M.P.A, Kasubdit Bintibsos AKBP A.Yani dan Kompol. Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si, juga diikuti sebanyak 60 orang yang terdiri dari Forum Kemitraan Religi Kamtibmas (FKRK) dan anggota penggiat Polda Metro Jaya, dengan moderator, Sabena, S.Ikom., M.Ikom, dari Universitas Mercubuana.

Untuk diketahui, bahwa FGD merupakan program Polri sebagai upaya menjembati masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan permasalahan atau issu issu yang berkembang di masyarakat.

Pantauan di lapangan, ketiga Narasumber membawakan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing, diantaranya, Romo Antonius Benny Susetyo, Pr., M.I.Kom. dari BPIP membawakan materi "Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Prof Dr. K.H. Dede Rosyada, M.A. dari FKUB dengan materi "Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Sudut Pandang Keagamaan" dan Brigjen.Pol.Drs. Herwan Chaidir, dari BNPT menguraikan materi "Menelisik Akar Radikalisme dan Anti Pancasila".

Menurut catatan media, FGD yang dilaksanakan di Hotel Royal Palm Cengkareng menghasilkan beberapa hal diantaranya, bahwa telah bulat Pancasila sebagai dasar negara indonesia.

Dalam FGD juga mengajak masyarakat untuk terus mengantisipasi bahaya era digitalisasi dalam memecah belah persatuan bangsa maka dianjurkan bijaklah dalam bermedia sosial.

Selain itu FGD juga meyakinkan bahwa Masyarakat Indonesia harus beragama, Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebab dalam pancasila ada unsur ketuhanan.

Sebagaimana ditegaskan Prof. Mahfud MD bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler, tetapi religious nation state atau negara kebangsaan Yang berketuhanan.

Lebih lanjut dalam FGD juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya toleran dan rukun, baik dalam beragama ataupun bernegara, dan dalam pandangan bernegara pancasila dipilih sebagai cara pandang bangsa yang menekankan kebebasan Namun tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat juga diajak untuk memahami dan melaksanakan Fatwa MUI No.3/2004 tentang Terorisme dan sebagai bangsa yang besar, tidak boleh melupakan sejarah dan perjuangan para pahlawan. (001/red)