Ketgam Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Batu Bara, suarakpk.com - Kasus dugaan penyunatan dana bantuan sembako kepada Puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kab Batu Bara bagaikan bola api yang santernya nyaris sama dengan virus corona mendapat tanggapan Komisi III DPRD Batu Bara.
Komisi yang membidangi masalah tersebut akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
" Terhadap persoalan tersebut di atas, insyaa Allah Komisi III akan menjadwalkan pemanggilan OPD dan pihak terkait untuk RDP melalui Rapat Banmus dalam penjadwalan Agenda Kerja DPRD Batu Bara bulan Mei 2020", sebut Ketua Komisi III DRPD Batu Bara Amat Muktas, menjawab wartawan melalui WhatsApp, Minggu (26/04/2020).
Masalah KPM di Batu Bara kata Amat Muktas penerima PKH kurang lebih 21.000 KPM, dari jumlah tersebut, informasi dari Dinsos Batu Bara yang sudah terealisasi dari Kementrian Sosial hanya 17.000 KPM lebih, artinya masih ada hampir 5000 KPM yang saldonya kosong.
Menurut informasi didapat lanjut Amat Muktas, masih adanya perbedaan data KPM yang terjadi, itu salah satu penyebabnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, pada tgl 21 April 2020, Dinsos Batu Bara telah menyurati Kementrian Sosial di Jakarta untuk segera mencairkan sejumlah KPM yang belum terbayarkan.
Terkait nilai sembako yang di terima tidak sesuai dengan nilai saldo Rp 200.000, menurut Amat Muktas pihaknya juga telah mengambil sample ke beberapa e-waroeng.
Politisi PKS ini mengaku menemukan selisih nilai saldo dengan nilai belanja yang disalurkan kepada KPM.
"Saya telah mengambil sample dan sependapat memang terlalu jauh dari nilai harga tersebut", aku Amat Muktas.
Menyinggung penerima PKH yang rumahnya di tempel dengan label "penerima bantuan", Amat mendukung untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap bantuan pemerintah agar tepat sasaran.
Sebab kata dia, masih banyak masyarakat yang tidak layak menerima namun belum mau melepaskan.
"Setelah di verifikasi ternyata program tersebut telah menerima pengunduran diri hampir 4000 KPM dan akan di gantikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin", ujarnya.
Sebelumnya Hal senada juga dibeberkan Ketua Lembaga Pemantau Aparatur (LEMPART) Kabupaten Batu Bara Zainuddin Zen (ZZ) mengatakan "Berbelit belitnya sistem penyaluran bantuan sembako BPNT, selain pemberitaan, juga di akun sosial media FB, namun bos para pelaku distributor semakin mengisap darah masyarakat miskin atau KPM dan kita berharap kepada seluruh sektor lembaga hukum khususnya kejaksaan tinggi Sumatra Utara untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran dan indikasi korupsi bantuan sosial sembako di Kabupaten Batu Bara Sesuai dengan isi laporan Team Wappress terdahulu" ungkap ZZ
Sebelumnya Hal senada juga dibeberkan Ketua Lembaga Pemantau Aparatur (LEMPART) Kabupaten Batu Bara Zainuddin Zen (ZZ) mengatakan "Berbelit belitnya sistem penyaluran bantuan sembako BPNT, selain pemberitaan, juga di akun sosial media FB, namun bos para pelaku distributor semakin mengisap darah masyarakat miskin atau KPM dan kita berharap kepada seluruh sektor lembaga hukum khususnya kejaksaan tinggi Sumatra Utara untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran dan indikasi korupsi bantuan sosial sembako di Kabupaten Batu Bara Sesuai dengan isi laporan Team Wappress terdahulu" ungkap ZZ
Sementara Juru bicara Wappres Darman menegaskan, selain memanggil Kadis sosial Ishak Liza dan Korteks Sony Agata siahaan, komisi lll juga diminta memanggil Setda Sakti Alam Siregar selaku ketua Korda Bansos Kabupaten Batu Bara.
" Sakti alam juga harus bertanggung jawab atas terjadinya dugaan pemangkasan saldo KPM yang di lakukan oleh distributor penyalur dan oknum oknum di luar program Bansos sembako" kata Darman.
Proses penyaluran sembako lanjut Darman, bukan hanya berbelit belit, tetapi rentan dengan praktek korupsi berjamaah, dan melibatkan banyak pihak.
" Diantaranya oknum BUMD, oknum TKSK, oknum Partai Politik dan oknum pemangku salah satu Organisasi" ujar Darman
(575)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar