PIDIE- Pemerintah Kabupaten Pidie akan memberi label terhadap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten pidie Muhammad Haris, saat di komfirmasi media ini ,Sudah ada rencana menyablon atau melabel rumah-rumah warga penerima PKH. Akan diajukan di tahun 2020 Sudah dibahas di TPAD, jelasnya, Rabu (10/07/2019).
Agar tidak mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penyelewengan bantuan yang diberikan, terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial (Dinsos) pidie, berencana membuat satu kebijakan dengan membuat stiker di rumah yang telah diberikan bantuan.
Pembuatan stiker serta pemasangannya, dijadwalkan akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang, menunggu perintah dari Kementrian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk dilaksanakan di pidie.
Dikatakan, selain untuk menghindari terjadinya pemberian bantuan secara tidak tepat, rencana itu juga sebagai cara agar penerima PKH yang telah dianggap mampu secara sukarela mau mengundurkan diri dari penerima bantuan itu, sebab saat ini banyak warga meski telah terlihat mampu dari segi ekonomi namun enggan untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan.
"Banyak masyarakat kita yang telah menerima bantuan KPM PKH dan sudah dianggap layak secara ekonomi, namun enggan untuk mengundurkan diri untuk digantikan oleh orang lain yang lebih membutuhkan," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini apabila ada informasi terkait ada warga yang sudah layak secara ekonomi namun masih menerima PKH, segera dilaporkan pada pengawas di lapangan, agar orang tersebut dapat dikeluarkan dan digantikan dengan warga yang lebih berhak lagi. Sebab untuk menjadi warga penerima bantuan PKH ini terlebih dahulu dilaporkan ke pusat untuk dimasukkan dalam data.
Harris menegaskan, data KPM PKH yang disalurkan saat ini merupakan data dari hasil pendataan, verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2015.
Mengenai ada warga yang memiliki kriteria KPM PKH namun tidak mendapatkan bantuan, Dinsos Pidie dalam hal ini hanya berkewajiban menampung dan memasukkan data tersebut ke dalam data sistem layanan rujukan terpadu (SLRT).
Kordinator PKH Kabupaten Pidie (Korkab), Noval mengatakan, "Untuk penerima bantuan PKH ini memang sudah ditentukan oleh pusat, berpedoman pada data BPS serta sensus ekonomi, kami hanya memverifikasinya saja apa data tersebut cocok atau tidak,dan untuk lebih jelas nya juga tadi sudah di sampaikan sekrtaris dinsos" ucap Noval.
Laporan ( Fh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar