JAKARTA, suarakpk.com – Tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP 2019) yang terdiri dari, M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dll, bersilaturahmi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kemarin Selasa (14/05/2019), di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. Kehadiran Tim AMP-TKP 2019 untuk menyoal tragedi kemanusian berupa kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019. Tim AMP-TKP 2019 diterima pimpinan DPR, yang terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo.
Pada akhir pertemuan, Tim TMP-TKP yang diwakili Din Syamsuddin membacakan kesimpulan hasil pertemuan dengan Pimpinan DPR RI. Pertama, pihak DPR dan TMP-TKP sepakat mendorong dilakukannya kajian ulang sistem pemilu, pilpres, dan sistem politik secara keseluruhan.
"Kalangan partai-partai politik harus jernih melihat semua persoalan yang mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut," tutur Din.
Lebih lanjut, Din menyebut simpulan Kedua, para korban tragedi kemanusiaan berupa kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019 harus dipenuhi hak-hak mereka secara wajar dan terhormat.
“Terkait pemenuhan hak-hak korban ini, kami memperoleh data lapangan yang menunjukkan pemerintah masih abai terhadap hak-hak mereka.” ucap Din.
Menurut Tim AMP-TKP 2019, pengabaian itu terjadi, tampak dari ketidak seriusan pemerintah menangani para korban yang sakit hingga mengakibatkan mereka kemudian meninggal dunia. “Juga, itu tampak dari ketidak santunan pemerintah terhadap para korban, yang ditunjukkan dengan ketidak pedulian terhadap nasib keluarga yang ditinggalkan para korban.” terang Din.
Namun, Tim AMP-TKP 2019 tetap bersyukur bahwa melalui pertemuan dengan pimpinan DPR tadi, para wakil rakyat akan segera turun ke lapangan untuk menyantuni para korban.
“Pimpinan DPR juga telah berjanji akan segera mendorong sejumlah komisi mengadakan rapat-rapat gabungan untuk lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.” jelasnya.
Selain kedua hal di atas, Din Syamsuddin juga menegaskan hal ketiga, yaitu bahwa tragedi kemanusiaan Pemilu 2019 mahal sekali harganya dilihat dari aspek moral. Hanya dalam waktu beberapa hari usai Pemilu 17 April, telah terjadi demoralisasi luar biasa di kalangan bangsa. Muncul praduga-praduga negatif yang beredar masif di tengah masyarakat, hingga berdimensi internasional.
"Kami tidak ingin, pernyataan-pernyataan yang diberikan berbagai pihak bersifat menghindar atau bahasa gaulnya ngeles," kata Din.
Misalnya, lanjut Din, pernyataan sebagian pejabat pemerintah tentang tidak perlunya dilakukan otopsi terhadap korban atau tidak perlunya dibentuk TPF, itu malah membuka kecurigaan yang semakin besar di kalangan masyarakat.
Menurut Din, pihaknya di AMP-TKP mendorong DPR dan pemerintah membentuk Tim Habungan Pencari Fakta (TGPF) dan melakukan otopsi dengan harapan moralitas bangsa kembali terbangun ke arah positif. Bangsa Indonesia memahami, kematian anggota mereka dalam jumlah besar dalam waktu singkat tentu bukan hal biasa, dan harus diketahui penyebabnya.
"TGPF itulah yang akan mencari penyebab kematian yang sebenarnya para korban tragedi kemanusiaan Pemilu. Apa pun hasilnya, silahkan diumumkan ke publik," tambah Din. "Tapi jika pemerintah menolak pembentukannya, tentu nanti itu akan menjadi catatan dosa warisan yang jejak digitalnya tak akan terhapuskan." pungkasnya. (001/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar