Dinilai Buruk Kinerjanya, Bupati Kendal Dihadapkan Pada Interplasi DPRD

KENDAL,suarakpk.com – Kekecewaannya masyarakat dan Wakil Rakyat Kabupaten Kendal atas kinerja Bupati Kendal, dr.Mirna Anisa kian menguat di dalam kehidupan masyarakat kendal sendiri, pasalnya Bupati Kendal dinilai memiliki kinerja yang buruk dimata masyarakatnya. Selain bupati Mirna yang sering tidak hadir di rapat-rapat dewan, kalangan dewan juga menyoroti terkait banyaknya dana APBD yang belum terserap dengan baik. Hal tersebut yang menjadikan dasar mengerucutnya pandangan Wakil Rakyat yang memunculkan kesepakatan untuk melakukan Interpelasi terhadap kinerja Bupati Kendal selama ini. Seperti informasi yang saat ini berkembang di lingkungan wakil rakyat, beberapa Anggota Dewan dari 3 Fraksi berencana untuk mematangkan usulan interpelasi, melalui rapat pimpinannya masing-masing fraksi.

Rencana penggunaan hak interplasi Dewan tersebut dibenarkan oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Fraksi PPP, Mabrur yang dengan tegas mengakui bahwa dirinya merasa sudah tidak sabar untuk meminta Keterangan dari Bupati Kendal atas kinerja dalam pemerintahannya,

”Fraksi kami sudah siap interpelasi, karena banyak persoalan yang harus kami tanyakan kepada Bupati Kendal. Kalau sudah begini bukan hanya mewakili Partai tapi atas nama rakyat,” ujarnya di hadapan media kemarin rabu ( Rabu,1/11).

Menurutnya, bahwa kekecewaannya atas kinerja Bupati yang sering tidak hadir di rapat-rapat dewan. Juga banyak dana APBD yang belum terserap dengan baik semakin membuat gerah, Mabrur menyoroti atas jalan-jalan yang rusak dan Silfa yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.297 miliar.

”Hampir 60 persen jalan- jalan di Kendal rusak dan SIlpanya tahun lalu yang dikembalikan ke Kas Daerah mencapai Rp 297 Milyar, kemudian sudah 18 kali Bupati tidak hadir di rapat dewan. Itu perlu kami minta keterangan Bupati,” katanya.

Senada dengan Mabrur, salah satu anggota DPRD Kendal dari Fraksi PDI-P, Akhmad Suyuti, mengaku bahwa dalam waktu dekat akan berkordinasi dengan fraksi lainnya untuk mematangkan agenda interpelasi ini.

”Dalam waktu dekat kami akan kordinasi dengan PAN dan PPP untuk bahas interpelasi,” tuturnya singkat.

Sementara di sisi lainnya, Anggota Fraksi PAN DPRD Kendal, Sudarsih menegaskan bahwa Fraksinya akan tetap konsisten sesuai arahan pimpinannya untuk segera melakukan interpelasi.

”Pokoknya kami Sa’mina wa ato’na (Patuh dan taat) atas perintah pimpinan untuk interpelasi Bupati,” ungkap Sudarsi saat ditemui media di kantornya kemarin rabu (1/11).

Terpisah Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu (GMPKB), Maksum mengapresiasi atas kesiapan dewan untuk menginterpelasi Bupati Kendal, dirinya mengaku bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Kendal akan mendukun penuh langkah Wakil Rakyatnya demi kemajuan dan kebaikkan Kabupaten Kendal ke depannya.

”Kalau benar ada tiga fraksi lakukan usulan interpelasi terhadap kinerja bupati, berarti dewan yang terhormat benar benar menerima aspirasi rakyat banyak yang saat ini berharap kendal ke depan semakin baik dan berkemajuan,” ungkapnya.

Namun demikian, Maksum yang merupakan koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu juga menegaskan akan terus menggelorakan perlawanannya atas kinerja Bupati Kendal yang dinilainya telah gagal dalam memimpin Kendal. Hal tersebut juga pernah disampaikannya kepada DPRD Kendal dalam aksinya beberapa waktu lalu.

Dia dan kawan kawan Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu meminta Dewan serius menyikapinya, dan jika Dewan tak juga merealisasikan aspirasi rakyatnya, maka Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu akan melakukan aksi pengumpulan KTP di Pos Pengaduan yang dimulai dari disetiap RT sampai di Kecamatan se Kabupaten Kendal.

” Kami akan turun ke tingkat RT dan RW meminta tanggapan masyarakat atas kinerja Bupati. Rakyat kendal berhak untuk menuntut janji janji atas kampanye dulu saat Mirna Annisa berjanji yang akan mensejahterakan masyarakat dan janji lainnya yang hingga kini belum ditepati,” pungkasnya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, suarakpk.com berlum berhasil meminta keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Kenda, Prapto Utono maupun Bupati Kendal, dikabarkan kedua petinggi Kendal tersebut sedang keluar kota. (IR.11/Red)