Dengan menyediakan berbagai infrastruktur, pemerintah bermaksud memberikan dukungan kepada rakyat kecil agar mereka betah berada di desa dan enggan merantau ke luar negeri.
Pada tahun ini, pemerintah memasang target 120 desa migran produktif. Desa-desa itu akan dibangun di wilayah kabupaten/kota kantong TKI yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Program ini merupakan terobosan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan skill orang-orang desa.
Sementara di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dua desa yang akan dijadikan Pilot Project (proyek percontohan) Desa Migran Produktif (Desmigratif) oleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI adalah Desa Widarapayung Wetan dan Desa Sidaurip Kecamatan Binangun.
Saat ditemui dikantornya, Jumat (28/07/17) Kepala Disnakerin Kabupaten Cilacap, Kosasih, mengatakan saat ini, program Desmigratif sudah dibentuk di 2 desa di Kabupaten Cilacap. Desa yang terpilih ialah Desa Widarapayung Wetan dan Sidaurip Kecamatan Binangun.
“Dua desa tersebut sudah diproyeksikan oleh Kemnaker untuk menjadi Pilot Project (Proyek Percontohan) Desmigratif, karena desa tersebut merupakan desa kantongnya TKI di Cilacap. Sasaran program Desmigratif ini, ialah calon TKI dan TKI yang masih di luar negeri maupun yang sudah purna beserta keluarganya," katanya.
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan layanan informasi bagi TKI dan keluarganya. Jadi disana akan dibuat suatu pelayanan masyarakat, berupa informasi yang bisa diakses oleh para TKI maupun keluarganya.
"Misalkan ada anggota keluarga yang jadi TKI kemudian hilang, maka melalui sarana informasi yang ada disana, nanti akan dibangun, satu ruangan khusus pelayanan umum tentang TKI di 2 desa tersebut. Fasilitas itu diselenggarakan dan disediakan oleh bank persepsi Kemnaker RI, yakni Bank BNI 46. Tapi hingga saat ini sarana dan prasarana belum mulai dipasang," jelasnya.
Selain itu, tambah Kosasih program Desmigratif yang lain berupa fisik dan non fisik. Untuk fisik ada kegiatan padat karya seperti pembuatan jalan setapak dan saluran.
"Hari ini, teman-teman sedang melakukan survei ke lapangan untuk kegiatan fisik yang memungkinkan itu apa saja. Namun untuk volume fisik program Desmigratif ini, berbeda dengan kegiatan padat karya pada umumnya, nilainya lebih kecil yakni sekitar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta," tandasnya.
Lebih lanjut Kosasih mengatakan, sedangkan untuk program non fisik berupa pembinaan dan pelatihan kewirausahaan. Program itu diperuntukan bagi para eks TKI dan keluarganya. Dari seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) yang ada di Kementerian menurunkan program.
"Hingga saat ini, yang baru dilaksanakan satu kegiatan yaitu berupa pelatihan kewirausahaan dari Ditjen Penempatan Kemnaker. Sementara untuk program dari Ditjen Kementerian yang lain belum," tegas Kosasih.
Anggaran program Desmigratif untuk Kabupaten Cilacap, lanjutnya hingga saat ini belum jelas nominal nilainya. Masih ada kegiatan yang dibintang atau dirasionalisasi, sehingga ada kegiataan yang belum bisa diluncurkan ke bawah.
"Itu semua kewenangan dari Kementerian. Tentang program itu, kita sudah melaksanakan sosialisasi dan tim Desmigratif sudah dibentuk di 2 desa tersebut. Tim itu, membantu memfasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan program tersebut disana," ungkapnya.
Selain 2 desa yang mendapat program Desmigratif dari Kemnaker, jelasnya masih ada 2 desa lagi yang diproyeksikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni Desa Widarapayung Kulon dan Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Cilacap.
"Belum lama ini, dua desa itu dilakukan pendataan, sekaligus sosialisasi oleh Dinas Provinsi selama 2 hari. Tinggal nanti untuk tindakan, mulai kapan dilaksanakan, kita belum tahu," ungkapnya.
Kosasih menjelaskan lebih lanjut, kalau dari pusat sudah ada satu kegiataan yang sudah berjalan dan untuk kegiatan fisik supaya segera dilaksanakan. Untuk itu, disurvei hari ini, seperti pembuatan jalan setapak dan pembuatan saluran.
"Mengenai pembuatan saluran untuk apa dan seperti apa, itu yang paham yang melaksanakan survei di lapangan," jelas Kosasih.
Dengan adanya program Desmigratif Kosasih berharap komunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan, sehingga memudahkan informasi TKI yang sedang bekerja di luar negeri dengan pihak keluarga. Jika ada masalah bisa diakses melalui sarana yang disediakan di Desmigratif.
“Ini dalam rangka meningkatkan ekonomi TKI dan keluarganya, sehingga perlu diadakan pelatihan kewirausahaan. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Bareng-bareng dalam mewujudkan komitmen program Desmigratif tersebut," pungkasnya. (Indra/Rus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar