Proyek Pengaspalan Jalan Ds.Karang Kepoh Boyolali Dinilai Tidak Transparan

BOYOLALI, suarakpk.com – Proyek Pengaspalan jalan di Dusun Karang Kepoh, Desa Karang Kepoh, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, tidak di lengkapi Papan Transparansi, menjadi sorotan warga Masyarakat, pasalnya, dengan tidak dipasangnya papan pengumuman, warga Masyarakat tidak diketahui nilai dan sumber anggarannya, serta tidak diketahui, siapa pelaksana dan pengawasnya.

Sebagaimana diungkapkan, Ketua RW, Darsono kemarin Selasa (5/9/2023), bahwa dirinya tidak mengetahui dan merasa tidak diberitahu mengenai besarnya anggaran yang digunakan untuk proyek jalan desa tersebut. 

"Warga tahu saat ada kumpulan RT dari pemerintah desa yang menyampaikan kalau kita mendapatkan aspirasi pengaspalan jalan dengan panjang 330x2,5x0,2 cm, namun tidak menjelaskan dari mana sumber dananya dan berapa besarnya anggaran,” ungkapnya.

Menurut Darsono bahwa kualitas belum sesuai speck, hal tersebut dapat dilihat dari material dan cara kerjanya.

“Kalau dibandingkan dengan desa yang lain, di sini cukup disapu, yang lain pakai kompresor untuk membersihkan debu, setahu saya setiap lapisan batu ada aspalnya, lha ini, entah ini 2,3 apa 1,2, terus 0,5 tidak dilapisi aspal dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut Darsono mencontohkan proyek pengaspalan di desa lain, yang belum sampai sebulan, aspal sudah retak dan terlihat rusak.

“Sampean bisa melihat sendiri, seperti Gunungsari, aspal baru kurang lebih satu bulan sudah banyak yang retak-retak, entah aspalnya yang kurang, apa dasaran tanah yang kurang kuat," terangnya.

Sementara, Kepala Desa Karang Kepoh saat di lokasi dimintai konfirmasinya, justru terkesan menghindar dari media, sang Kepala Desa hanya berdalih ada tamu langsung pergi meninggalkan media.

“Saya ada tamu,” ucap Kepala Desa dan langsung pergi meninggalkan wartawan di lokasi.

Untuk mendapatkan konfirmasi, sebagaimana yang menjadi pertanyaan warga Masyarakat, media berusaha menghubungi melalui pesan singkat WhatsApp, nampak pesan buka dan terbaca, namun, Kepala Desa enggan memberikan tanggapan.

Untuk diketahui, bahwa untuk mewujudkan transparansi anggaran pemerintah, memasang plang papan nama proyek merupakan kewajiban pelaksana dan pengguna anggaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang Papan Nama proyek. agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya.

Tidak terpasangnya plang papan nama pada proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. (Wawan/Mujib/red)