JAKARTA, suarakpk.com - Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (MPPBB) kemarin Selasa (14/5) menggelar Acara, Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Sahid Jaya hotel, Jl. Jend. Sudirman No. 96 Jakarta Pusat. Kegiatan yang dipandu oleh Dedi "Miing" Gumelar tersebuh dihadiri lebih dari 800 orang dan sejumlah Tokoh Nasional, diantaranya nampak hadir, Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno, Djoko Santoso, Amien Rais, Madani Ali serta, Sarwan hamid, Rizal Ramli, Said didu, Fadli Zon, Rahmawati Soekarno Putri, Titik Soeharto, Neno Warisman, Hasyim Djoko Hadikusumo, Salim Assegaf, Zulfilki Hasan, Letjen (purn) Sjafri samsudin, Tejo Edi, Tyasno, Laode K, Agus Maksum, Danhil Azhar Simanjuntak, Fuad Bawazier.
Dalam panduan acara, MC,Dedi Miing Gumelar menuturkan bahwa saat ini pikiran diadili, ada tim asistensi menkopolhukam yang kerjaannya nyatet nyatet omongan orang.
"Tetap semangat dan yakin bahwa kita akan menang. Tidak perlu ada keributan di negeri ini apabila dipimpin melalui cara yang benar dan adil." tutur Miing.
Sementara, dalam sambutannya, Sandiaga Salahudin Uno mengukapkan rasa semangatnya untuk kepentingan umat dan memberikan yang terbaik dalam keadilan masyarakat.
"Kita perjuangkan banyak orang, kepentingan rakyat, kepentingan umat untuk memberikan yang terbaik bukan hanya untuk negara tetapi untuk keadilan masyarakat. Hari ini paparan para ahli yang peduli terhadap bangsa ini." ujar Sandi.
Dikatakan olehnya, bahwa semakin nyata pilpres 2019 kali ini memprihatinkan, menurut Sandi, keprihatinan tersebut bukan tanpa alasan, seperti yang terungkap akhir-akhir ini, telah terjadi, yang pertama adalah lebih dari 600 petugas pemilu wafat, dan 3000 yang masih terbaring sakit.
"Disini hadir salah satu korban ibu Eti yang ayahnya (umar hadi) wafat. Kita mencium politik uang yang tajam, salah seorang tim kampanye 01 yang tertangkap dengan barang bukti ribuan amplop yang dipersiapkan untuk Serangan fajar. Gelombang tsunami money politik yang bukan hanya oleh tim pemenangan tetapi juga aparat keamanan. Kami mengakui mencari bukti, tapi ini benar terjadi." katanya.
Lebih lanjut Sandi menjelaskan bahwa sepanjang kampanye dan pungut suara banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang terjadi, DPT bermasalah Kotak suara dari kertas yang gampang sekali hancur, 6.5 juta tidak memilih dan pengusiran serta intimidasi 02. Dia juga mengungkapkan sulitnya perijinan, pemda memberikan tempat kampanye yang susah dijangkau. Selain itu, dikumpulkannya instrumen kontrol / media. Ada upaya penggembosan suara 02 dengan kriminalisasi ulama, penangkapan cerdik pandai, bahkan dibentuknya Tim asistensi/Tik Tok yang dibentik Menkopolhukam.
"Sistem yang menyuguhkan kesalahan kesalahan itung KPU masih tetap dilakukan. Legitimasi pemerintah yang diperoleh melalui kecurangan pasti akan menyisakan masalah, makanya kita harus jaga kedaulatan rakyat, lawan kecurangan sampai titik darah penghabisan." jelas Sandi.
Senada dengan Sandi, Juru bicara BPN, Danhil Azhar Simanjuntak, menegaskan,
Sejak awal BPN sudah mendeteksi potensi kecurangan, antara lain temuan DPT Tuyul.
"kami bolak balik ke KPU, namun kita dapat komitmen dari KPU bahwa akan segera diperbaiki, faktanya seperti apa?." tanyanya.
Diungkapkan Danhil, banyaknya keterlibatan aparat negara, BUMN, Bupati, Gubernur dan Polri, di setiap daerah dilaksanakan protes keras.
"tapi ada komitmen dari pimpinan Polisi akan netral, tetapi kenyataannya?" tanyanya kembali.
Sementara Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, mengungkapkan bahwa pada Tahun 2014 sebetulnya ada kecurangan.
"memang skalanya relatif kecil, pak Prabowo dulu legowo, bromo, tidak protes tetapi kali ini tidak akan pernah, lawan." tandasnya.
Diuraikan Rizal, Dari pra pemilu adanya DPT abal abal 16,5 juta, tahun 2014 Jokowi populer. Menurut Rizal, bahwa Pemilu kali ini dirancang Jokowi menang 56%, salah input KPU sampai 13%.
"Ada tangan tangan dibelakang (back hand) komputer yang mengotak atik surat suara. Maka itu kami minta dilakukan Digital forensik IT, tetapi mereka tidak mau, karena kekurangannya pasti akan terang benderang dan terbuka." terang Rizal.
Diapun menanyakan kepada peserta kegiatan, Apakah kita akan pilih pemimpin yang curang seperti itu?
"sementara pemerintahan memble, ekonomi memble tapi maksa 2 periode. Kita harus rebut kedaulatan rakyat yang dicuri dan dikhianati ini." ucapnya lantang.
Di sisi lain, Agus Maksum, mengatakan bahwa kekacauan sering dimulai dari DPT yang sudah BPN protes berkali kali, DPT tidak pernah final sampai dengan pelaksanaan Pilpres.
"Ada 16.5 juta DPT tuyul dan ada 1.117 KK manipulatif. Artinya KPU tidak pernah ada coklit dan terverifikasi." ucapnya.
Agus juga mengungkao adanya KTP palsu. Dalih dan alasan KPU adalah salah ketik, dan ini tidak mungkin karena banyaknya kesalahan itu dibawa saja 19 juta.
"Bahkan sistem KPU tidak memenuhi ISO 9000, tanpa security system IT." tuding Agus.
Diapun mempersoalkan entry data KPU yang dinilai merupakan bukan data yang sebenarnya.
"Cukup banyak cacat yang kita tahu dan ketika viral muncul disclaimer yang sebutkan akan benahi system entry data dan akan dilakukan penghitungan berjenjang." kata Agus.
Diterangkan oleh Agus, bahwa Disclaimer ini merupakan bentuk pernyataan sikap KPU tentang adanya kekacauan system IT di KPU.
"Harusnya bisa diantisipasi dalam proses design program. Bisa dipastikan ada intruder dalam system ini. System mainan, yang harga programnya hanya puluhan juta, tidak butuh harga triliunan." terang Agus.
Sementara, Ir. Haerul Anas, mempersoal tentang situng KPU yang tidak realtime, menurutnya ada jeda lebih kurang 15 menit.
"Tidak validasi terhadap kesalahan entry, sehingga ditemukan 13 ribu lebih kesalahan itu. Tidak ada verifikator di pusat hanya ada di KPU dan itu diakui KPU dan belum diperbaiki." terang Haerul.
Dijelaskannya, bahwa kejanggalan dari salinan C1 yang berubah, adanya penggelembungan suara.
"Perkawanan kita ada 3 hal antara lain data monitoring yaitu data diubah, perubahan di angka kehadiran dan C1 tidak lengkap, Adanya kesalahan entry. Tidak adanya sertifikat audit pada server/aplikasi KPU dengan anggaran mencapai 24 Triliun maka kita hanya bisa bertanya-tanya." ungkapnya.
Selain itu, lanjut Haerul, seluruh aplikasi tersebut berpotensi kena hack. Namun tetap saja lebih berat indikasi adanya penyusup yang mengganggu dari dalam KPU.
"Kita bisa artikan semua ini bahwa KPU tidak mau system ini aman dengan pembiaran adanya gangguan yang akan masuk. Kesimpulannya, IT KPU itu janggal dan mencurigakan." tegasnya.
Di sisi lain, Laode, menandaskan kemenangan Prabowo Sandi, didasarkan pada Sistem IT BPN SANDI, dia mengemukakan antara lain Surat suara berbasis C1 posisi kita di 54,24 % dengan data 444.975 TPS. Apabila ada pihak pihak yang meragukan mari kita adu da row data c1 tervalidasi yang sudah terkumpul 1.433.200 C1.
"dan saya berani mengatakan bahwa Prabowo Sandi menang dalam Pilpres 2019." tandas Laode.
Lebih lanjut, Laode mengembalikan keputusan di tangan Prabowon dan sandi.
"Hari ini kita, BPN dan Rakyat semua menyatakan keputusan ada ditangan Prabowo, ditangan Sandi." ucapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh, Djoko Santoso bahwa Pemilu 2019 seharusnya dengan prinsip Jurdil Luber.
"kita telah mendengar, melihat dan memperhatikan serta mencermati yang telah dipaparkan para ahli, baik sebelum, saat dan setelah pencoblosan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massive." ujar Joko.
Kami BPN Prabowo Sandi lanjut Joko, bahwa akan bersama sama rakyat Indonesia yang sadar hak hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan.
"kami telah bersifat ke KPU RI tanggal 01 mei 2019 tentang audit IT KPU serta menghentikan situng suara KPU." ungkap Joko.
Suara djoyo jayaningrat, kabur dening pangastuti
Menanggapi semua pendapat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh, Prabowo Subianto, mengatakan jika dirinya bersama rakyat mengerti bahwa demokrasi adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan negara.
"tapi kita merasakan dan memiliki bukti dan mengalami rekan rekan pejuang kita pemerkosaan demokrasi di Indonesia ini. Setelah kita memperhatikan dengan saksama, mendengar dan meyakinkan diri dan Rakyat kita, bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah berarti kita menyerah kepada ketidakadilan dan Artinya kita berkhianat kepada bangsa, negara ,rakyat dan pendiri bangsa." tegas Prabowo.
Dirinyapun berjanji bahwa setelah kegiatan ini, Prabowo akan mengumpulkan ahli hukum, dan akan Ia buat surat wasiat.
"saya tidak bisa ditakuti dengan makar. Kita tidak makar, tapi kita membela Bangsa ini, jangan takuti kami dengan senjata yang dibeli oleh rakyat." teriak Prabowo yang mendapat tepuk tangan semangat dari peserta yang hadir.
Prabowo mengaku masih menaruh harapan kepada KPU, untuk bisa menjalankan tugas secara amanah dan Dia mengingatkan Pemuda pemudi yang bekerja di KPU, bahwa nasib Bangsa Indonesia ini berada di pundak kehidupan merek.
"Sikap saya jelas, kami masih menaruh secercah harapan, kami menghimbau insan insan di KPU, anak anak Indonesia yang di KPU masih dan masa depan bangsa Indonesia di Pundakmu, kau yang memutuskan dan harus mengatakan kebenaran dan keadilan keselamatan bangsa, apabila kau memihak ketidak adilan berarti membiarkan penjajahan atas bangsa." tandas Prabowo.
Selain itu, lanjut Prabowo, Kami masih menaruh harapan ke KPU, tapi saya menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran, saya dan sdr. Sandi tidak ada ambisi pribadi.
"Saya tidak akan meninggalkan rakyat indonesia, saya timbul dan tenggelam bersama rakyat." tegas Prabowo yang kembali mendapatkan dukungan tepuk tangan dari para hadirin.
Prabowo juga menegaskan, Apabila pemerkosaan ini berjalan terus hanya rakyat yang menentukan.
"selama rakyat percaya dengan saya selama itu saya akan selalu bersama rakyat sampai titik darah penghabisan.Kita bela kebenaran, keadilan dan kejujuran sampai kemenangan berada ditangan rakyat." pungkas Prabowo. (001/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar