KONAWE SELATAN, SUARAKPK.COM — Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) melayangkan sorotan tajam terhadap pelaksanaan proyek perkerasan jalan ruas Asaria–Laikandonga di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan. Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp1.424.916.000,00 yang bersumber dari APBD Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 tersebut dinilai dikerjakan asal-asalan dan berpotensi memicu bencana tanah longsor yang membahayakan keselamatan warga sekitar.
Berdasarkan investigasi dan dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh KPH Sultra, pekerjaan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Konawe Selatan ini dikerjakan oleh pelaksana CV Tata Buana Perkasa dan didampingi konsultan pengawas CV Tangga Bante Konsultan, dengan nomor kontrak 602/06/KONTRAK/JLN/DPUTR‑BM/IX/2026. Masa pelaksanaan proyek tercatat selama 112 hari kalender, terhitung sejak 10 September hingga 30 Desember 2026.
Koordinator II KPH Sultra, Indra Dapa, S.T., mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan teknis yang krusial di lokasi pekerjaan. Salah satu yang paling disoroti adalah pemotongan tebing tanah merah dengan sistem cut and fill yang dibuat dengan kemiringan hampir tegak lurus, namun tidak dilengkapi dengan dinding penahan tanah (talud) maupun bronjong.
"Kondisi tebing yang curam tanpa pengaman sangat rawan runtuh, terutama saat intensitas hujan tinggi. Jika terjadi longsor, material tanah berisiko menimbun badan jalan yang merupakan akses vital masyarakat setempat," ujar Indra Dapa dalam keterangannya di Konawe Selatan, Senin (16/11/2026).
Selain ancaman longsor, KPH Sultra juga mencatat beberapa pelanggaran spesifikasi teknis di lapangan, di antaranya:
Ketiadaan Sistem Drainase: Tidak adanya saluran air di sisi jalan menyebabkan limpasan air hujan langsung menggerus bahu jalan dan lereng timbunan, hingga membentuk alur-alur erosi yang dalam.
Kualitas Pemadatan Buruk: Material tanah timbunan terpantau masih gembur dan berlumpur, menyisakan jejak alur roda kendaraan yang dalam.
Dampak Lingkungan ke Warga: Tumpahan material galian dan timbunan meluber hingga menimbun pangkal pohon kelapa sawit milik warga di sisi bawah lereng akibat ketiadaan struktur pengaman kaki timbunan.
Pengabaian K3: Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diabaikan; tidak tampak rambu peringatan bahaya longsor maupun pembatas pengaman di titik rawan, bahkan papan informasi proyek ditemukan tergeletak di atas tanah.
Atas temuan tersebut, KPH Sultra mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui instansi berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas. Pihaknya meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUTR Konawe Selatan mengevaluasi ulang kinerja kontraktor CV Tata Buana Perkasa dan konsultan pengawas CV Tangga Bante Konsultan.
"Kami mendesak PPK untuk memperketat pengendalian kontrak serta menahan pencairan anggaran apabila mutu pekerjaan tanah, pemadatan, sistem pengendalian erosi, dan penerapan K3 belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis dalam RAB," pungkas Indra.
Hingga rilis pers ini diterbitkan, pihak KPH Sultra masih membuka ruang klarifikasi dan menunggu tanggapan resmi dari pihak DPUTR Kabupaten Konawe Selatan serta manajemen CV Tata Buana Perkasa terkait temuan di lapangan. (Udin Yaddi)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar