Yogyakarta, Suarakpk.com- Sebelumnya, pemilik Bolosego mengaku hanya satu hari berjualan di Alkid, pada 16 September 2026. Ia menyampaikan keluhan mengenai biaya yang harus dikeluarkan selama berjualan, termasuk biaya penggunaan area parkir yang disebut mencapai Rp1 juta per hari setelah sebelumnya dinegosiasikan dari angka Rp2,5 juta per hari.
Keluhan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial dan memunculkan dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, dari pihak pengelola parkir Alkid muncul penjelasan berbeda.
Pengelola parkir menyebut uang tersebut bukan tarif parkir biasa, melainkan kompensasi karena sebagian area parkir akan digunakan untuk lokasi food truck selama lima hari. Menurut pengelola, total kesepakatan awal mencapai Rp6 juta, terdiri dari Rp5 juta untuk penggunaan area selama lima hari dan Rp1 juta untuk konsumsi petugas parkir.
Karena Bolosego akhirnya hanya berjualan satu hari, pengelola menyatakan telah mengembalikan Rp3 juta kepada pihak usaha. Pengembalian tersebut juga disampaikan saat pengelola memberikan klarifikasi kepada Pemkot Jogja.
Untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada informasi yang beredar di media sosial, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama jajaran Pemkot mendatangi Alkid pada Jumat malam, 18 September 2026.
Pemkot bertemu langsung dengan pengelola parkir untuk mendengarkan kronologi dari pihak yang berada di lokasi. Wawan menegaskan bahwa setiap informasi perlu dikonfirmasi agar persoalan menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesimpulan yang berbeda-beda di masyarakat.
Pemkot juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melihat apakah terdapat potensi pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut. Sementara itu, kepolisian juga melakukan pendalaman terhadap laporan lain yang muncul terkait kejadian ini.
Jadi, untuk saat ini persoalan di Alkid belum sebaiknya disimpulkan hanya dari satu versi. Ada keluhan dari pihak food truck, ada penjelasan dari pengelola parkir, dan ada proses klarifikasi yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang.
Yang menjadi perhatian berikutnya adalah memastikan aturan penggunaan kawasan, biaya yang diperbolehkan, serta mekanisme pengelolaannya benar-benar jelas bagi pelaku UMKM maupun pengelola
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar