Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Kalteng Hadiri PMPRB

FOTO IST : Asisten Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah menghadiri acara pembukaan Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual.

 

PALANGKA RAYA, suarakpk.com - Asisten Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menghadiri acara pembukaan Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual dari Ruang Kerja, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Selasa 6 Juli 2021.

 

Acara workshop yang digelar secara virtual melalui telekonferensi video ini, diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb).

 

Acara yang mengundang narasumber dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dihadiri antara lain Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.

 

Saat memberikan laporan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sri Widanarni menyampaikan bahwa workshop diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang reformasi birokrasi.

 

“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terutama dalam hal penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai ke Kabupaten Kota”, ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sri Widanarni.

 

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Lies Fahmati saat menyampaikan Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi adalalah instrumen penting yang akan memberikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah.

 

“Penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tentu penting untuk mengawal pencapaian reformasi birokrasi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. (nto)