Medan, suarakpk.com - Tahun ketiga pemerintahan Zahir - Oky menghantarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sumatera Utara (Sumut).
Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD).
Laporan diserahkan langsung oleh Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP didampingi Ketua DPRD M Syafi'i SH yang diterima oleh ketua BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan (fhoto).
Penyerahan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan diruang Auditorium BPK RI Jalan Imam Bonjol No 22 Medan Sumatera Utara Rabu 24/03/2021.
Dalam laporan bupati menyampaikan,
rasa terima kasih kepada Tim BPK Perwakilan Sumut yang tetap turun kedaerah Batu Bara dimasa Pandemi Covid 19.
Lanjut Zahir, pada Tahun 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK , kami tuliskan bahwa jumlah temuan sistem pengendalian Intern sebanyak 4 temuan, dan yang sudah ditindaklanjuti 3 temuan dan belum selesai 1 temuan.
Temuan kepatuhan ada 5 temuan, yang sudah ditindaklanjuti 3 temuan, Jumlah rekomendasi pada Sistem Pengendalian intern (SPI) ada 13 poin. yang 1 poin belum selesai masih dalam penyiapan yaitu Peraturan Daerah Penyertaan Modal PDAM Tirta Tanjung atas surat yang diserahkan Kementrian PUPR.
Lebih lanjut Bupati Zahir menjelaskan, tahun ini (2021-red) LKPD dikerjakan sendiri tanpa pihak ketiga selama 70 hari yang didalamnya terdapat 7 Laporan ;
1. Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.179.671.470.386.82
2. Laporan Perubahan Saldo anggaran
3. Neraca
4. Laporan operasional
5. Laporan Arus Kas
6. laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
" Dan kami Pemkab Batu Bara akan terus berusaha secepatnya dalam menyelesaikan poin yang belum selesai" pungkas bupati.
(575)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar