PALANGKA RAYA, suarakpk.com – Menuju Indonesia Bebas ODOL (Over Dimension And Over Loading) Tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sosialisasi dan dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Nurul Edy, Kamis (24/02/2021).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Nurul Edy menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun sinergitas dengan Pemerintah Pusat yang mencanangkan program “Menuju Indonesia Bebas ODOL Tahun 2023”.
“Tentunya bebas ODOL inipun pada saatnya bisa terlaksana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023,” ucap Asisten II ini.
Ia mengutarakan, kebijakan kendaraan bebas ODOL ini merupakan upaya bersama untuk mencegah dan mengurangi angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang ukuran dimensi kendaraan sudah dimodifikasi atau diubah baik itu panjang, lebar maupun tingginya dari ukuran standar pabrik yang mengakibatkan terjadinya muatan berlebih.
Lebih lanjut Nurul Edy mengatakan, beberapa dampak dari angkutan barang ODOL diantaranya mengurangi dengan cepat umur teknis daya dukung jalan dan jembatan, rawan kecelakaan lalu lintas akibat muatan berlebih, konflik sosial yang terjadi akibat angkutan barang beriring-iringan atau konvoi di jalan dan ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan akibat beroperasi pada saat masyarakat beraktivitas.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, saat inipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperhadapkan pada masalah angkutan barang yang over dimension dan over loading menjadi salah satu faktor utama pemicu kerusakan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang melintasi jalan kabupaten atau Provinsi maupun jalan Nasional yang masih kategori jalan kelas III,” ucapnya.
Namun katanya, dalam mensukseskan program “Menuju Indonesia Bebas ODOL Tahun 2023” tidak dapat dilakukan oleh beberapa instansi saja, melainkan membutuhkan peranan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait. Para pemangku kepentingan atau stakeholder yang dimaksudkan adalah pihak pemerintah, kepolisian, pengusaha dan seluruh elemen masyarakat lainnya.
Maka dari sebut Nurul Edy, penanganan permasalahan ODOL harus ditangani dari hulu sampai hilir dalam penyelenggaraan transportasi barang sehingga diperlukan adanya kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen bersama dari semua pihak dalam penyelenggaraan transportasi barang. Dengan adanya kesamaan visi dan misi diharapkan penanganan permasalahan odol bisa dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ODOL, tidak hanya bisa dilakukan secara parsial di jembatan timbang dengan pengawasan teknis muatan, namun harus melalui penanganan di semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan barang.
Adapun proses penanganan ODOL dari tahun 2021 hingga 2023 yang akan segera dilakukan oleh pemerintah yang tentunya juga wajib diikuti prosesnya, diantaranya pengembangan sistem e-inforcement pada jaringan lintas logistik, pengembangan integrasi sistem, pembentukan database bank pengemudi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan MOU Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perdagangan dengan Kapolri.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini memberikan dampak yang positif antara lain jalan di wilayah Kalteng tidak mudah rusak, terlaksananya keselamatan dan keamanan pengguna jalan, tercapainya ketertiban angkutan barang sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Sementara, Plt Kadishub Kalteng Yulindra Dedy mengatakan, program ODOL ini sangat penting dalam pembangunan suatu daerah.
"Intinya kita minta sinergitas para pelaku usaha perkebunan, kehutanan, dealer mobil dan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan ODOL," tutupnya. (nto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar