CIAMIS, suarakpk.com - Pemerintah Pusat pada tahun mendatang, direncanakan akan menggelontorkan anggaran program dana desa lebih besar dari tahun sebelumnnya. Jumlahnya mencapai Rp.70 triliun untuk dana desa serta Rp3 triliun untuk kelurahan. Dana sebesar itu siap dikucurkan pemerintah pusat karena kegunaannya bisa beragam. Selain untuk membangun infrastruktur desa, dana itu juga bisa dipakai untuk permodalan usaha dan bumdes.
Seperti yang dikatakan oleh Anggota DPR RI Komisi XI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam Seminar Edukasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Lokal bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Tyara Ciamis, kemarin Selasa (20/11).
Agun menjelaskan bahwa dana desa tahun depan bisa dipakai untuk permodalan bagi para pelaku usaha mikro di setiap desa yang selama ini kesulitan mencari modal sehingga usahanya gulung tikar.
"Seperti Ciamis ini, infrastruktur jalan dan distribusi sudah berjalan. Dana desa tidak lagi untuk infrastuktur, tapi untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal UMKM," ujar Agun.
Menurutnya, masyarakat mendapat kesempatan dan bisa berkreativitas dari kucuran modal dari dana desa. Berkembangnya UMKM di desa dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga gerak ekonomi rakyat semakin efektif.
"Jadi para pengusaha kecil pelaku usaha lokal (UMKM) di Ciamis ini kita kumpulkan bersama dengan OJK, dengan tujuan memberikan perkembangan informasi tentang kebijakan Pemerintahan saat ini, dan utamanya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa," jelas Agun.
Permodalan dari dana desa bisa menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat. Tidak semua dana desa itu dikelola untuk Bumdes saja, tapi industri lain yang ditangani oleh rakyat atau UMKM.
"Ke depan bila desa kuat, rakyat kuat, diharapkan tidak ada lagi permasalahan migrasi dari desa ke kota, justru sebalikanya dari kota ke desa," pungkasnya. (Romli/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar