Polemik Sultan Ground Milik Siapa Terus Bergulir

Yogyakarta, suarakpk.com - Sultan Ground (Tanah Kraton) merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik kraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton.

Pembagian Sultan Ground

1.    Crown Domain atau Tanah Mahkota

Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan karena merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, PesanggrahanAmbarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya.

2.   Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Dasar Hukum Sultan Ground (SG)

a.    Koninlijk Besluit (yang diundangkan dalam Staatsblad Nomor 474 Tahun 1915);

b.    Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Kasultanan Nomor 18 Tahun 1918;

c.    Rijksblad Kasultanan Nomor 11 Tahun 1928 dan Rijksblad Kasultanan Nomor 2 Tahun 1931;

d.    Rijksblad Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925.

Tanah D.I. Yogyakarta Sekarang

Semula, Yogyakarta adalah daerah swapraja. Diktum UUPA huruf a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang diberlakukan hanya sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat.

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa diatas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Namun sebagaimana diketahui umum bahwa Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UU tersebut awalnya harus dikecualikan dan penerapannya baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta.

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meminta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut. Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme.

Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada atas hak yang sah. Jika pihak lain ingin menguasai tanah tersebut, tidak perlu izin penggunaan lahan seperti megarsari kepada Paniti Kismo. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Kraton maupun tanah milik Kraton.

Pakar Hukum Agraria dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sri Setiadji mengatakan, keistimewaan Yogyakarta termasuk yang terkait dengan status, hak, dan kewenangan Sultan atas tanah Kasultanan (Sultan Ground) dan tanah Kadipaten (Pakualaman Ground) jelas diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, tidak ada satu pasal pun terkait hal itu yang antinomi atau kontra norma dengan peraturan undang-undang lainnya.

“Artinya, itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang,” kata Sri Setiadji dalam diskusi “Eksistensi dan Kedudukan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten Pasca Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, jika dilihat dalam asas dalam Undang-Undang Pertanahan dalam hal ini UUPA 1960, juga disebut bahwa Tanah Pakualam dan Tanah Kesultanan, itu bukan bagian dari tanah swatantra.

“Kalau negara memberikan sebagian kepada daerah swatantra, di situ ada persoalan, tapi di sini Yogyakata tidak termasuk dalam daerah swatantra, sehingga hak yang dimiliki itu ada sebelum proklamasi,” paparnya.

Sementara itu, pakar hukum agrarian dari Universitas Gajah Mada (UGM), Suyitno, mengemukakan Tanah Kesultanan sampai saat ini justru banyak yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga mengatakan sampai saat ini luas tanah yang dimiliki kesultanan masih belum diketahui dengan pasti, mengingat tanah tersebut banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan.

“Sekarang kan yang dibicarakan itu soal sejarah dan faktanya seperti apa. Sultan itu kan maksudnya menata untuk rakyat dan mewujudkan apa yang menjadi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Seperti diketahui, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Meskipun berbentuk Negara Kesatuan, konstitusi juga mengakui keberadaan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945).

Demikian juga, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945).

Salah satu Provinsi yang diberikan Hak Keistimewaan adalah Yogyakarta. Keistimewaan tersebut tidak serta merta diperoleh tanpa alasan konstitusional dan historis. Sebelum Republik Indonesia berdiri, sudah memiliki pemerintahannya sendiri sebagaimana disebut dalam pasal 18 UU 1945 (Sebelum Perubahan) sebagai “Susunan Asli”.

Selanjutnya kedudukan tersebut diperkuat dengan pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 September 1945 bahwa Negeri Yogyakarta bersifat Kerajaan dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 3 tahun 1950 junto UU No.19 tahun 1950.

Yogyakarta kemudian ditetapkan sebagai Daerah Istimewa (DIY) yang setara dengan daerah tingkat I (provinsi). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 tahun 1950, DIY mendapat kewenangan untuk mengurus beberapa hal dalam rumah tangganya sendiri, salah satu diantaranya bidang keagrariaan atau pertanahan.

Menurutnya, pasal 1 (alinea ke-7 hingga ke-8) dalam Perjanjian Giyanti menyebutkan, Sultan Hamengku Buwono I, raja pertama Kasultanan Yogyakarta, diangkat oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah kongsi dagang Hindia Belanda. Pembagian wilayah itu merupakan usaha VOC menyelesaikan konflik internal di Mataram. Sultan diangkat menjadi raja Kasultanan dan dipinjami tanah untuk wilayahnya.

Dia mengatakan “pinjaman tanah” sebagai wilayah kasultanan karena sebelumnya, pada 1749, Raja Mataram Paku Buwono II telah menyerahkan kekuasaan dan wilayahnya kepada VOC. “Sehingga Perjanjian Giyanti adalah ikutan dari perjanjian sebelumnya,” kata Kus.

Pada 1940, Sultan Hamengku Buwono IX pernah mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disebutkan Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Kerajaan Belanda. “Negara merdeka mana yang diargumentasikan?”

Pertanyaan tentang negara merdeka itu merujuk pada Sabdatama Sultan HB X pada 10 Mei 2012. Pada paragraf ketiganya tertulis “Mataram iku negri kan merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dewe”. Maksudnya, Kerajaan Mataram adalah negara merdeka yang punya aturan (paugeran) dan tata pemerintahan sendiri.

Senada, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tidak sepenuhnya berlaku di DIY.

Sebab daerah ini telah memiliki payung hukum sendiri berupa Undang-undang Keistimewaan (UUK).

"Kalau di DIY punya payung hukum, Keistimewaan," katanya, di Yogyakarta belum berapa lama ini.

Menurutnya, jika terdapat aturan mengenai pertanahan ternyata masih belum diatur di UUK DIY, maka dapat mengacu pada UUPA.

Regulasi antara UUK dengan UUPA berbeda pemberlakuannya. UUK merupakan lex spesialis, sedangkan UUPA lex generalis yang berlaku secara umum kecuali di daerah yang memiliki kekhususan seperti DIY.

"Itulah kekhususan utamanya, sama seperti Provinsi Papua atau Aceh," ujarnya.

"Jangan kita pertentangkan dengan konflik regulasinya (antara UUK dengan UUPA). Tapi bagaimana pemberian Keistimewaan," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUK DIY, keberadaan tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman masih ada, dan Negara mengakuinya.

"Sultan Ground dan Pakualaman Ground itu masih ada," tandasnya.

Sementara itu, DPRD DIY hingga kini belum bersedia membahas Raperda Istimewa (Raperdais) tentang Pertanahan.

Sementara sebelumnya, Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa di DIY tidak ada tanah milik Negara Republik Indonesia.

“Tidak ada tanah negara di DIY!”, tegas Gubernur DIY pada 15 September 2015 lalu, memperjelas rute kebijakan agraria DIY ke depan, yang ditegaskan lagi oleh KRT. Nitinegoro (21 Juni 2016), “bahwa ke depan dimungkinkan di DIY hanya ada HGB bagi masyarakat!”

“Apa saya tidak boleh punya tanah pribadi?” jawab Sultan Hamengku Buwono X ketika ditanya mengenai kedudukan Sultan Grond yang menjadi obyek Perjanjian Kerjasama itu.

Di jelaskan dalam UU Keistimewaan DIY memang mengatur Tanah Kasultanan, disebut Sultanaat Grond yang maknanya tanah institusi, bukan Sultan Grond yang maknanya tanah pribadi. Di DIY kedua istilah itu rancu dan sering tertukar, meskipun bagi masyarakat dampaknya sama: hapusnya hak-hak atas tanah yang dijamin UUPA, termasuk pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah melebihi batas maksimum (7 ha).

Sebagaimana di kabarkan, bahwa pada 16 Juni 2016 lalu, BPN Kanwil DIY telah menyerahkan sertifikat tanah SG kepada Kasultanan (500 bidang tanah) dan sertifikat PAG kepada Kadipaten (150 bidang tanah), meskipun tanpa dasar hukum apapun. Baik KRT. Nitinegoro maupun Tommy Harahap, SH (21 Juni 2016) mengaku tidak mengetahui luas dan lokasi 500 bidang tanah SG tersebut, meskipun untuk wilayah Gunungkidul. Adapun tanah yang dikategorikan PAG paling luas berada di pesisir Kabupaten Kulon Progo, yang dijadikan lokasi proyek NYIA dan Pertambangan Pasir Besi PT. Jogja Magasa Iron (milik keluarga Kadipaten dan Kasultanan). Jika pada waktu lalu penerbitan kekancingan belum memiliki dasar, maka sertifikat SG dan PAG tersebut saat ini dijadikan dasar “resmi” bagi penerbitan kekancingan.

Namun, “keresmian” sertifikat SG dan PAG dipertanyakan oleh beberapa ahli, mengingat UUPA berlaku sepenuhnya di DIY dan aturan pelaksanaan UU Keistimewaan DIY belum ada.

Terkait dasar hukum penerbitan sertifikat tanah SG tersebut, KRT. Nitinegoro (21 Juni 2016) menyatakan tidak masalah karena merupakan amanat langsung dari UUPA, yaitu tanah hak milik harus disertifikatkan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Dianto Bachriadi, Komisioner KOMNAS HAM, bahwa Perdais Pertanahan merupakan dasar hukum pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan sertifikasi tanah-tanah yang masuk kategori sebagai SG, yang terbatas pada fungsi kebudayaan atau tanah keprabon. Masalahnya, Perdais Pertanahan hingga saat ini belum dibahas oleh DPRD DIY.

Sedangkan Dr. Ni’matul Huda, seorang pakar Tata Negara Universitas Islam Indonesia, juga berpendapat bahwa Kasultanan dan Kadipaten bukanlah badan hukum yang dapat memiliki hak milik tanah sebagaimana ditunjuk oleh PP No. 38 Tahun 1963. Ketentuan UU Keistimewaan DIY yang menempatkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai “badan hukum khusus” masih menjadi perdebatan, apakah termasuk badan hukum publik (tidak dapat dilekati hak milik, kecuali bank pemerintah) atau swasta (dapat dilekati hak milik). Pendapat itu dikuatkan Kus Antoro, peneliti agraria FKMA, bahwa sertifikat tanah SG dan PAG itu justru menjadi bukti otentik pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Kasultanan Yogyakarta membagi tanah menjadi dua jenis: keprabon dan bukan keprabon. Tanah keprabon adalah areal yang ditempati bangunan keraton dan upacara adat seperti alun-alun, masjid Gedhe Kauman, pasar Beringharjo, panggung Krapyak, hingga labuhan di gunung Merapi dan pantai Parangkusumo. Sementara tanah bukan keprabon merupakan tanah yang belum terikat alas hak.

Di sisi lain menurut Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Yogyakarta, KGPH Hadiwinoto bahwa dengandisahkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) dan Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) memberikan kejelasan mengenai pengelolaan tanah Kasultanan atau Kadipaten.

Demikian pula, lembaga yang berwenang menanganinya juga telah ditentukan. Apabila ada lembaga lain, maka itu tidak dibenarkan.

Menurutnya, secara legal, keberadaan lembaga lain selain Panitikismo tidak dibenarkan.

"Yang mendapatkan hak berdasarkan UUK adalah Lembaga Kasultanan yakni Panitikismo. Kalau ada yang lain itu tidak benar. Setelah pengesahan UUK dan Perdais ini, kami akan segera melakukan upaya lebih jelas kepada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Tidak hanya yang mengatasnamakan HB VII, namun juga yang lain," katanya di ruang kerjanya.

Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai masalah pertanahan dan tata ruang, menurut KGPH Hadiwinoto, UUK dan Perdais sudah menyatakan dengan jelas.

Karena itu, keberadaan Panitikismo pun sudah memiliki dasar secara hukum.

Namun demikian, kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah Sultan Ground, sebelum lebih jauh melangkah ia meminta masyarakat untuk teliti.

Cek dan ricek di Badan Pertanahan Nasional penting untuk mengetahui status suatu tanah.

"Sebab, di situ ada peta yang jelas menggambarkan mana yang Sultan Ground mana yang bukan. Di DIY ini, mencari status tanah tidak sulit. Yang jelas, tidak ada tanah Kraton yang dikelola yayasan-yayasan yang mengatasnamakan Kasultanan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, jelas tidak sesuai UUK maupun Perdais," terangnya. 

Kepada masyarakat yang menempati tanah Sultan Ground, Gusti Hadi mendorong masyarakat segera mengurusnya ke Panitikismo. Dengan demikian, status tanah yang ditempati menjadi jelas. 

Tunggu penelusuran lebih lanjut tim redaksi suarakpk yang akan diterbitkan dalam Surat Kabar Investigasi SUARAKPK di edisi 61 ke depan. (Imam/red)