JAKARTA,
suarakpk.com – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar secara
aklamasi telah memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya
Novanto. Dengan telah terpilihnya Ketua Umum baru, Partai Golkar akan segera mendaftarkan
pergantian posisi ketua umum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), besok kamis (21/12).
"Insya
Allah besok, hari ini kita notariskan. Notariatkan dulu seluruh keputusan
Munaslub kemudian didaftarkan ke Kemenkumham," kata sekretaris sidang Munaslub
Golkar Muhammad Sarmuji di JCC, Jakarta, Rabu (20/12).
Menurut
Sarmuji, yang akan didaftarkan ke Kemenkumham baru sebatas pergantian posisi
ketua umum. Hal itu, lanjut dia, sebagai respons jangka pendek untuk memenuhi
persoalan administratif partai.
"Misalkan
tentang Pilkada 2018 segera harus diproses, yang belum selesai harus segera
ditandatangani ketua dengan sekjen," katanya.
Munaslub
Golkar telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Airlangga. Sementara untuk
perubahan struktur, Sarmuji mengatakan, Airlangga yang diberi mandat penuh
munaslub untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan,
mempunyai kesempatan maksimal sampai satu bulan. Dalam melakukan revitalisasi
dan restrukturisasi kepengurusan, Airlangga dapat berkonsultasi dengan pengurus
pusat, daerah, maupun organisasi masyarakat pendiri atau didirikan Golkar.
"Tetapi
tidak disebutkan sebagai keputusan Munas untuk menyusun struktur bersama siapa,
tidak. Tapi membuka peluang kalau ketua umum membutuhkan bantuan, berkonsultasi
dengan siapa saja boleh," ujarnya.
Dikabarkan,
bahwa Munaslub Partai Golkar telah menghasilkan empat keputusan, satu
diantaranya adalah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai
Golkar.
Keputusan
kedua, berkaitan dengan masa jabatan ketua umum yaitu, melanjutkan periode
2017-2019 dan dapat diperpanjang melalui mekanisme Rapimnas.
Keputusan
ketiga penyempurnaaan anggaran dasar terkait pasal peralihan dan ini tadi juga
diputuskan pasal peralihan dalam AD/ART Partai Golkar. Terakhir, tentang restrukturisasi
pengurus DPP partai beringin.
Di
sisi lain, Politikus Partai Golkar Meutya Hafid berharap Airlangga Hartarto
melibatkan kaum perempuan untuk mengisi posisi strategis di kepengurusan
Golkar.
"Revitalisasi
kepengurusan harus diikuti semangat revitalisasi representasi perempuan di
kepengurusan. Ciri khas partai modern adalah partai yang gender sensitif. Di
negara-negara maju malah ketua umum perempuan adalah hal yang lazim," kata
Meutya di arena Munaslub di JCC, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Saat
ini, kata dia, Golkar memang sudah memenuhi 30 persen kuota perempuan di
pengurusan DPP, tapi bukan bicara 30 persen perempuan saja. Bukan lagi bicara
angka, tapi pelibatan kader-kader perempuan di posisi kunci.
"Kader-kader
perempuan ini sering terlupa dan hanya diingat ketika harus memenuhi 30
persen," katanya.
Wakil
Ketua Komisi I DPR ini juga mendukung semangat pembaruan yang digaungkan.
Pembaruan yang dimaksud adalah berdasar kompetensi bukan hanya berdasar
pertimbangan faksi-faksi.
"Jika
revitalisasi hanya mengubah wajah baru dari wajah lama, itu bukan pembaruan,
itu justru tradisi lama di Golkar bahwa setiap Munas ada ganti gerbong,"
katanya. (01/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar