Pembangunan Kapanewon Turi Tahap II Sleman DIY Menjadi Sorotan Publik

SLEMAN ,Suarakpk.com- Pembangunan gedung Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, tahap II yang dikerjakan oleh PT Setiya Budi Santosa menjadi sorotan publik pasalnya Sejumlah hal dalam pelaksanaan pproyek tersebut dipertanyakan, mulai dari transparansi informasi pekerjaan hingga kualitas material yang digunakan.

Sorotan muncul lantaran papan informasi proyek di lokasi disebut tidak mencantumkan secara jelas nilai kontrak pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.

Padahal, informasi mengenai pekerjaan konstruksi pada prinsipnya penting diketahui masyarakat, termasuk sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, waktu pelaksanaan, hingga konsultan pengawas.

Selain persoalan transparansi, kualitas material bangunan juga ikut menjadi perhatian. Sejumlah material, khususnya batu bata yang digunakan dalam pekerjaan, diduga memiliki kualitas yang kurang baik.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan ketahanan bangunan apabila material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.

“Ada apa dengan pelaksana proyek...???Masyarakat tentu berhak mengetahui berapa nilai kontraknya dan bagaimana standar material yang digunakan,” menjadi pertanyaan yang berkembang di tengah sorotan terhadap proyek tersebut.

Namun demikian, dugaan mengenai kualitas batu bata tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan uji material oleh pihak yang berkompeten. Demikian pula mengenai tidak tercantumnya nilai kontrak, perlu diklarifikasi oleh pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek.

Publik berharap pihak terkait tidak menutup mata terhadap setiap persoalan yang muncul selama proses pembangunan. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, standar mutu, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan penjelasan mengenai sorotan terhadap transparansi nilai kontrak dan dugaan kualitas material tersebut. ( Gunawan/red)