PATI, suarakpk.com – Polresta Pati mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp310.656.135.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati, mulai pukul 12.00 WIB hingga selesai.
Kapolresta Pati melalui Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan, khususnya kegiatan pengaspalan jalan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama.
“Kami menangani perkara ini berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Setiap tahapan penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Peristiwa yang menjadi objek penyidikan tersebut terjadi pada 18 Mei hingga 31 Desember 2021 di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil penyidikan, kepala desa yang menjabat saat itu diduga memerintahkan perangkat desa dan tim pelaksana kegiatan untuk membuat dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban, di antaranya nota pembelian, surat pesanan, dan bukti pembayaran kegiatan pengaspalan jalan.
“Penyidik mendalami kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban, realisasi pekerjaan di lapangan, serta penggunaan anggaran untuk memastikan fakta hukum dalam perkara ini,” ungkap Kompol Dika.
Dalam proses penyidikan, polisi turut mendalami hasil pemeriksaan ahli teknik dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) serta hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan dugaan kelebihan pembayaran kegiatan pengaspalan jalan sebesar Rp205.993.500.
“Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian teknis dan administrasi keuangan. Hal ini penting agar penanganan perkara didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain dugaan kelebihan pembayaran, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan uang sisa estimasi pembayaran pajak untuk kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.528.748.
Dalam perkara yang sama, terdapat dugaan pemotongan dana yang diperuntukkan bagi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan PPh Pasal 23 atas kegiatan pengaspalan jalan yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nilai dana tersebut mencapai Rp38.002.707.
Berdasarkan uraian perkara, dana tersebut seharusnya disetorkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
“Penggunaan anggaran desa harus mengikuti peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Penyidik menelusuri aliran dana serta dokumen pendukung untuk mengungkap secara jelas dugaan penyimpangan yang terjadi,” tegasnya.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp310.656.135 atau sekitar Rp310,6 juta.
Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu unsur penting yang didalami penyidik dalam proses penanganan perkara.
“Kami mengacu pada hasil audit dan bukti yang diperoleh selama penyidikan. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi membutuhkan ketelitian agar seluruh unsur yang disangkakan dapat diuji berdasarkan fakta hukum,” tutur Kompol Dika.
Dalam kasus ini, penyidik menetapkan M.K., 43 tahun, sebagai tersangka. Ia merupakan kepala Desa Bulumanis Lor yang menjabat ketika dugaan tindak pidana tersebut terjadi.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian tahapan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh. Kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur,” jelasnya.
Untuk mendukung pembuktian perkara, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perencanaan dan penganggaran desa, laporan pertanggungjawaban kegiatan pengaspalan jalan, buku kas bendahara, dokumen rekening bank desa, serta berbagai dokumen administrasi lainnya.
Selain dokumen, barang bukti yang tercantum dalam bahan perkara meliputi satu unit sepeda motor Yamaha Mio dan uang tunai sebesar Rp5 juta.
“Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Seluruh barang bukti ditangani sesuai prosedur dan kebutuhan penyidikan,” paparnya.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam bahan penyidikan, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan hukum lainnya yang disebutkan dalam dokumen perkara.
“Penerapan pasal dilakukan berdasarkan konstruksi perkara dan hasil penyidikan. Kami akan menindaklanjuti setiap proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kompol Dika.
Kompol Dika menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi dana desa tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Pati dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Ia mengimbau seluruh penyelenggara pemerintahan desa agar menggunakan anggaran sesuai peruntukannya, menyusun laporan pertanggungjawaban secara benar, serta memastikan setiap penggunaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen menangani dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Kami juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya. ( Arief/Redaksi )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar