KAB. SEMARANG, SUARAKPK.COM — Aliansi Barisan Masyarakat (BARMAS) Kabupaten Semarang menyuarakan penolakan terhadap proyek panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Bukit Telomoyo. Namun, audiensi dengan Bupati Semarang Ngesti Nugraha di kantor bupati, Senin (26/10/2026), belum menghasilkan keputusan konkret sesuai tuntutan massa.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut merupakan kelanjutan dari penyampaian aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Semarang pada 19 Oktober 2026. Kekecewaan muncul karena para peserta menginginkan langkah nyata pemerintah daerah, bukan sekadar pembahasan lanjutan.
Dalam audiensi, lima perwakilan BARMAS menyampaikan empat tuntutan, termasuk penolakan proyek geotermal serta desakan pencabutan keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Ketua BARMAS, Nadirin, mendesak Bupati Semarang menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar proyek geotermal dihentikan secara permanen.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, terutama terkait perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan pegunungan.
“Bupati dipilih oleh rakyat. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarakat yang menolak geotermal,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan, perwakilan masyarakat juga menyoroti pentingnya menjaga warisan budaya di kawasan Candi Gedong Songo. Mereka meminta setiap rencana proyek panas bumi didukung kajian teknis yang akurat dan memperhitungkan potensi dampak terhadap lingkungan serta kawasan bersejarah.
Bupati Minta Waktu, BARMAS Menunggu Keputusan
Menanggapi tuntutan tersebut, Ngesti Nugraha menyatakan akan membahas persoalan geotermal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum menyampaikan langkah selanjutnya kepada pihak terkait.
Bupati juga mengaku belum menerima surat resmi dari Kementerian ESDM mengenai persoalan yang dipertanyakan massa. Ia berjanji menelusuri keberadaan surat tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait.
Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya memuaskan peserta aksi. Sebagian massa menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap tuntutan penolakan geotermal.
Bupati kemudian mengakhiri audiensi karena harus menghadiri kegiatan takziah. Sebelum meninggalkan lokasi, ia mempersilakan peserta tetap menyampaikan aspirasi di lingkungan kantor bupati, dengan catatan aksi dilakukan secara tertib dan tidak anarkis.
Menunggu Komitmen Nyata Pemerintah Daerah
Bagi BARMAS, persoalan geotermal bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai pembangunan, melainkan menyangkut perlindungan lingkungan, kelestarian kawasan pegunungan, dan keberlanjutan warisan budaya.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut. Pertanyaan yang masih menggantung adalah sejauh mana pemerintah daerah akan meneruskan aspirasi warga kepada pemerintah pusat dan langkah konkret apa yang akan ditempuh. Redaksi SUARAKPK.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar