PURWOREJO, suarakpk com – Program Makan Bergizi Gratis di Purworejo ketahuan busuk dari dapurnya sendiri. Dapur SPPG Mranti yang jadi pemasok SMPN 2 Purworejo ternyata beroperasi tanpa izin sepatah kata pun. Bangunan ilegal, dokumen kosong, tapi ribuan porsi makanan tetap dikirim tiap hari.
Sebelumnya, menu dari dapur ini juga pernah kedapatan benda mirip ulat. Yang mengelola, Yayasan Adieri Wadah Kasih. Lokasi di Dusun III, Kelurahan Mranti, sudah melanggar dua sekaligus, bangunan dan lingkungan.
Izin Nol, Produksi Jalan Terus
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Purworejo, Riski Khozari, buka data: SPPG Mranti belum mengajukan PBG dan SLF.
“Di Purworejo kita belum mengeluarkan satupun PBG atau SLF kepada SPPG yang sudah beroperasi,” ujarnya, pada Senin (18/5/2026).
Artinya dapur ini ilegal. Tapi tetap disuplai, tetap disebar ke anak sekolah. Proses yang benar sudah jelas. NIB via OSS, KKPR, dokumen lingkungan, baru PBG. SPPG Mranti melewati semuanya. Langsung masak.
Limbah Langsung ke Selokan, 4 Aturan Diinjak
DLH Purworejo menemukan yang lebih kotor di lapangan. Tidak ada IPAL. Air limbah cair dibuang mentah-mentah ke saluran selokan.
“Ini pelanggaran paling mencolok dari 52 titik dapur SPPG MBG di Purworejo,” kata Kepala DLH, Wiyoto.
Mereka melanggar PP 22/2021, Permen LH 11/2025, Peraturan BGN 1/2026, dan Kepmen LH 2760/2025. Keempatnya mewajibkan limbah diolah dulu sebelum dibuang.
Standarnya bukan main-main: grease trap, bak equalisasi, pengolahan biologis, klorinasi. Tanpa itu, limbah jadi racun yang mengalir ke lingkungan warga.
Sanksi Ada di Kertas, Tindakan Nihil
Secara aturan, Bupati lewat DPMPTSP bisa mencabut izin usaha. Secara praktik, belum ada yang bergerak. Masih “koordinasi antar OPD”.
“Program ini bagus, tapi perizinannya harus dipenuhi dulu. Kalau tidak, risikonya ditanggung masyarakat,” kata Riski.
Kalimat itu yang paling jujur. Programnya bagus di pidato. Di lapangan, masyarakat yang menanggung akibatnya.
Ironinya Kejam
MBG dijual sebagai program penyelamat gizi anak sekolah. Faktanya, dapur pelaksananya sendiri tidak layak hukum dan tidak layak lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, SPPG Mranti masih beroperasi. Anak-anak tetap makan. Limbah tetap mengalir. Legalitas bisa ditunda. Ulat di makanan dan racun di selokan tidak. (Alex/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar