KENDARI, suarakpk.com
Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari menuai kritik keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kendari. Pemerintah Kota Kendari dinilai gagal menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.
DPC GMNI Kendari menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata lemahnya respons pemerintah daerah terhadap persoalan yang selama ini terus dikeluhkan masyarakat. Banjir tahunan dianggap bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan akibat dari buruknya tata kelola dan minimnya langkah konkret pemerintah.
Bendahara Umum DPC GMNI Kendari, Sarinah Nina, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari tidak boleh terus menjadikan banjir sebagai persoalan rutin tanpa penyelesaian yang jelas.
“Banjir terus terjadi setiap tahun dengan dampak yang sama. Ini menunjukkan Pemkot Kendari gagal melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang serius. Ironisnya, di momentum HUT Kota Kendari, masyarakat justru mendapat ‘hadiah’ banjir,” tegas Sarinah Nina.
Ia menilai pemerintah terkesan hanya hadir setelah banjir terjadi, tanpa memiliki solusi jangka panjang yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Mulai dari sistem drainase yang buruk, lemahnya pengawasan tata ruang, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dinilai menjadi penyebab utama banjir terus berulang.
“Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kota. Setiap hujan turun, warga selalu dihantui banjir, sementara pemerintah hanya datang membawa janji tanpa perubahan nyata,”jelasnya.
DPC GMNI Kendari juga menyoroti lambannya penanganan terhadap wilayah terdampak banjir. Sejumlah akses jalan terendam, aktivitas masyarakat terganggu, hingga kerugian warga terus terjadi tanpa adanya langkah evaluasi yang jelas dari pemerintah daerah.
Menurut GMNI, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari diminta berhenti menjadikan banjir sebagai alasan cuaca semata dan mulai bertanggung jawab atas buruknya tata kelola kota.
“Kota ini tidak kekurangan program dan anggaran. Yang dipertanyakan masyarakat adalah keseriusan pemerintah dalam bekerja untuk rakyat. Jangan sampai masyarakat terus dipaksa hidup dalam ancaman banjir setiap tahun akibat lemahnya kinerja pemerintah sendiri,” ujar Sarinah Nina.
DPC GMNI Kendari mendesak Pemerintah Kota Kendari segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, tata ruang, dan kebijakan pembangunan kota agar persoalan banjir tidak terus menjadi penderitaan tahunan bagi masyarakat.
GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berdiri bersama masyarakat hingga pemerintah benar-benar menghadirkan solusi nyata atas banjir yang selama ini menjadi masalah serius di Kota Kendari. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar