Gugatan Praperadilan Ditolak, Polres Klaten Tegaskan Penyidikan Masih Berjalan

 

Klaten, Suarakpk.com – Persidangan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Dr. Wilpan Pribadi, S.H., M.H., CM., atas nama pelapor Haryanto, melawan Polres Klaten, resmi berakhir dengan penolakan. Sidang yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Klaten ini mempersoalkan dugaan penghentian penyidikan secara diam-diam oleh pihak kepolisian terkait kasus pengeroyokan yang terjadi pada 10 Oktober 2024 lalu.

Namun, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan tidak pernah melakukan penghentian penyidikan secara tersembunyi (implied termination) terhadap laporan polisi nomor LP/B/76/X/2024/SPKT/POLRES KLATEN/POLDA JATENG.

Dalam surat jawaban resmi yang disampaikan kepada PN Klaten, Polda Jateng memaparkan bahwa proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mereka telah menetapkan dua tersangka, menyita barang bukti, dan masih melakukan pencarian terhadap tiga saksi yang masuk dalam Daftar Pencarian Saksi (DPS).

“Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau melakukan gelar perkara untuk penghentian penyidikan,” tegas perwakilan hukum dari kepolisian.

Dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang telah diproses hukum, yakni Mas'odi bin Parjo dan Bambang Supriyadi alias Babe, telah menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman penjara. Sedangkan Tri Harjanto dan Yuda Pancayuga kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya berstatus DPS. Hanya satu DPS atas nama Yuda Atmoko yang hingga kini masih dalam pencarian intensif.

Analisis Yuridis:

Mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, setiap penghentian penyidikan wajib disertai pemberitahuan resmi kepada jaksa, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal ini, pihak kepolisian menilai tuduhan penghentian diam-diam tidak memiliki dasar hukum karena tidak ditemukan adanya bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Putusan dan Sikap Pemohon:

Dalam permohonannya, Dr. Wilpan meminta agar pengadilan menyatakan adanya penghentian penyidikan secara tidak sah. Namun pengadilan menolak seluruh permohonan tersebut. Meski demikian, Dr. Wilpan menegaskan bahwa perjuangannya bukan semata-mata demi menang di persidangan.

“Buat kami, menang atau kalah bukan hal penting. Justru dengan adanya proses praperadilan ini, sebagai memicu berlanjutnya proses penyidikan, agar pelaku utama benar-benar ditemukan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (14/06/2025).

Selain itu, Dr. Wilpan juga menyampaikan harapannya agar pihak penyidik dapat segera mengungkap siapa sebenarnya dalang atau provokator di balik insiden pengeroyokan yang menimpa kliennya. Ia mendorong agar pihak kepolisian menjerat aktor intelektual tersebut dengan Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghasutan.

Tak hanya itu, Wilpan juga mengatakan bahwa dalam persidangan praperadilan tersebut dirinya menyerahkan sebuah flashdisk berisi rekaman video kejadian di lokasi perkara (TKP), yang menurutnya dapat menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan. Ia berharap video tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh penyidik Polres Klaten, dan semua orang yang terekam berada di lokasi kejadian dapat dipanggil serta dimintai keterangan guna mengungkap kebenaran secara menyeluruh.

"Harapan saya, siapa pun yang ada di TKP saat kejadian berlangsung bisa dihadirkan dan dimintai keterangan. Jangan sampai ada yang luput dari proses hukum," tegas Dr. Wilpan.

( Tim/Red )