KPK Himbau Waspadai Penggunaan Dana Desa

JAKARTA, suarakpk.com - Pentingnya pengawalan dana desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah 2017 ini menggelontorkan dana desa lebih dari Rp 60 triliun. Darisana, KPK khawatir banyak pihak yang mencoba menyalahgunakan dana tersebut mulai dari kewenangan hingga dana itu sampai ke masyarakat.

“KPK pun melakukan kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa agar implementasi UU Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kajian ini untuk menghindari munculnya pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri atau golongan,” ujar sumber redaksi suarakpk.com di Komisi Pemberantasan Korupsi, rabu (20/12) melalui selulernya.

Hasil kajian KPK sejumlah potensi persoalan pengelolaan dana desa selama penyaluran tahap pertama di 63 kabupaten. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah.

Di dalam Pasal 11 PP No 60/2014, formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten cukup transparan yakni dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel. Namun, pada PP yang baru, yakni Pasal 11 PP No 22/2015, formula pembagian dihitung berdasar jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen. Sisanya, 10 persen dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dari contoh diatas, KPK mengimbau agar patut diwaspadai dari hasil temuan KPK tersebut. Meski kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, namun ketika pejabat negara tersebut mengambil kebijakan dengan sengaja menguntungkan orang lain atau melawan hukum, maka bisa disebut korupsi.

“Jadi kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa kebijakannya (diusut) tetapi yang harus diusut hukum adalah yang membuat kebijakan itu. Itu ada unsur-unsur yang memenuhi ga, (mens rea, kerugian negara dan melawan hukum). Kalau ada, maka itu masuk wilayah Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3,” ujarnya.

Disisi lain, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Anwar Sanusi  mengaku telah memberikan fasilitas terkait beberapa hal yang akan menjadi persoalan dalam proses pencairannya Dana Desa.

“Contohnya membuat RPJMDes kemudian APBDes. Kami ketika melakukan beberapa rapat koordinasi, ternyata problematika ada disitu, banyak sekali daerah-daerah yang mungkin tadi kapasitas SDMnya belum terlalu terpenuhi,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan dari 74.093 desa itu ada 5 kepala desa yang memiliki Ijasah S3. Tingkat pendidikan kepala desa yang rendah menjadi persoalan untuk kebutuhan menyusun APBDes ini. Dari Kemendes, kata Anwar, juga akan membuka pelatihan Grand Master untuk para kepala desa.

“Jadi nanti kami akan melatih para trainer-trainer ketika tenaga pendamping desa mulai desember 2017 lah, mereka melakukan tugas dan fungsinya,” ujar Anwar.

Adapun fasilitas pendampingan bagi tiap kepala desa, Anwar mengaku tidak bisa memaksakan 1 orang didampingi 1 pendamping. Sebab, permasalahannya adalah anggaran negara tidak cukup untuk membiayai para pendamping tersebut.

“Keinginan kami satu desa satu pendamping, tapi berdasarkan kekuatan anggaran sampai saat ini akan sangat berat, sehingga sementara, 2 sampai 3 desa baru akan 1 pendamping,” ujar Anwar. (IR.01/red)