Klarifikasi Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Sertifikat Tanah di Desa Tegalrejo - SUARAKPK

BERITA HARI INI

Home Top Ad


KODE ETIK WARTAWAN SUARAKPK

11 Oktober 2019

Klarifikasi Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Sertifikat Tanah di Desa Tegalrejo

Gunungkidul, suarakpk.com - Menjelang Pilkades serentak di Kabupaten Gunungkidul, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedàngsari dihebohkan dengan berita tentang dugaan penyimpangan dana pengurusan sertifikat tanah.

Dari keterangan beberapa sumber yang bisa dipertanggung jawabkan dengan berita itu, tentang berita sertifikat prona Tahun 2008, setelah di konfirmasi beberapa pihak, bahwa pada Tahun 2008 Desa Tegalrejo tidak mendapat prona, yang ada  Swadaya Kolektif Sertifikat.

YH, salah seorang warga Desa Tegalrejo yang ikut swadaya kolektif memberi penjelasan.
"Benar, saya ikut swadaya kolektif sertifikat Tahun 2008, tetapi sertifikat kami sudah jadi dan sudah saya pakai jaminan utang di bank," papar warga pemohon sertifikat tersebut pada Kamis, (10/10/2019).

Kasipem Desa Tegalrejo Purwanto, menjelaskan, bàhwa benar pada Tahun 2008 kita mengadakan swadaya kolektif sertifikat tanah karena semua pertimbangan bahwa warga Tegalrejo saat itu mau mengurus tanah sangat sulit dan belum tau arahnya, maka pemerentah desa saat itu kepala desa Suparman (Jalak), nama panggilan keseharian, untuk mempermudah supaya Tegalrejo punya sertifikat.

"Sepakat diadakan swadaya kolektif dan desa hanya memfasilitasi supaya mudah dan bisa punya sertifikat. Jadi apabila ada berita-berita sudah bertahun tahun nggak ada masalah, kok tiba-tiba muncul menjelang pilkades, kita heran ada apa ini? Karena saat itu swadaya kolektif sertifikat tanah yang jadi lurah Suparman (Jalak), dan saat ini Suparman mencalonkan kembali kepala desa," tandas Kasipem Tegalrejo tersebut.

Menurut salah seorang sesepuh dan juga tokoh agama desa setempat mendapat keterangan bahwa kami juga dapat kabar ini, sertifikat udah 10 tahun lebih kok tiba-tiba muncul lagi.

"Jadi begini, sertifikat itu bukan prona, tapi swadaya kolektif masyarakat, dan itu sudah pada jadi dan yang belum jadi, uang yang sudah masuk dikembalikan.  Mengapa isu sertifikat itu dimunculkan sekarang tidak dulu-dulu, karena Suparman mencalonkan dan dikira kepala desa saat itu menyalahi atau menggunakan uangnya padahal sama sekali tidak karena saya tau persis".

"Itu hanya ingin menjatuhkan lawan saja seakan bersalah. Saya yakin Suparman masih dapat dukungan masyarakat. Ketika jadi kepala desa seperti apa kantor balai Desa Tegalrejo setelah Suparman (Jalak) jadi kepala desa balainya sudah bagus dan tidak ada pungutan warga, semua dari Suparman (Jalak) itu keberhasilan Suparman masih banyak," ujar salah satu sesepuh agama Tegalrejo tersebut.

Setelah mendalami tentang berita yang berkembang di Tegalrejo, bahwa pembuatan sertifikat Tahun 2008 bukan PRONA melainkan Swadaya kolektif masyarakat dan tidak ada masalah, itu hanya dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjelang pilkades Kelurahan Tegalrejo. Hanya propaganda seseorang  dan yang tidak menghendaki salah satu calon terkuat lolos.
 (red/575.043)

2 komentar:

  1. Saya adalah bagian dari warga setempat yang ingin memberikan apresiasi terkait penyikapan pemberitaan diatas.Setelah membaca,menganalisa,menyikapi dari artikel diatas saya menyimpulkan adanya problematis yang ingin di angkat dan dipuplikasikan sebagai hal prihal yang mmiliki muatan politisasi.Saya sebagai warga hanya ingin menghimbau pada usaha tentang politisasi yg bernormatif serta bermartabat dimana setiap hal prihal didasarkan pada nurani yang baik didalam pengaplikasian dan perwujudan.Seiring datangnya momentum akbar pemilihan KADES ,Saya sebagai bagian dari warga sekaligus juga warga yang lain berkwajiban dalam partisipasi usaha/Berkontribusi mewujudkan suasana yang kondusif sehingga momentum ini bisa terlaksana secara ranah konstitusional yg baik dan dalam dedikasi yg bermartabat.Artinya semua element yang berkompetent disini harus memperhatikan cara2 yg moralis dan normatif terlebih pada pihak2 yg berkompetitor dalam pencalonan tersebut diatas....!Harapan dari kami adalah terwujudnya birokratif yang JURDIL dan TRANSPARANTIF...Terkait hal prihal yg menjadi catatan buruk pd masa yang sebelumnya hendaknya dijadikan barometer indikator agar supaya kinerja birokrasi yg akan baru terpilih lebih jauh memiliki dedikasi kinerja yang unggul,moralitas,religus,JURDIL dan ASPIRATIF dan TRANSPARAN.....(selamat berjuang pada nurani yang baik)

    BalasHapus
  2. saya lahir dan sampai saat ini masih tinggal di tegalrejo
    surat ini saya tulis teruntuk yang terhormat bapak2 calon lurah Tegalrejo

    bapak2 yang terhormat kalau ingin berkompetisi ayo dong dengan cara yg baik... coba lihat saat ini warga sedang kekurangan air ayooo calon2 lurah berlomba2 memberikan bantuan untuk sarana air bersih warga saya rasa itu lebih bermanfaat ketimbang saling jatuh menjatuhkan...
    di Tegalrejo ada 5 calon kades seandainya saja njenengan2 bareng2 mencari suara dengan berlomba2 dalam hal kebaikan bukankah yang menerima manfaat adalah warga panjenengan juga?
    namun apabila hanya ambisi yang ada nanti yang merugi adalah warga bapak sendiri...
    apakah bapak2 senang kalau seandainya ada keributan sesama pendukung atau masyarakat? ataukah niat panjenengan2 ini memang hanya memperalat kami bukan mensejahterakan kami.
    kami sangat berharap ada kedamaian tercipta, ada kebaikan dimana2 kebutuhan urgent masyarakat terpenuhi.
    mohon dengarkan kami, lihat kebutuhan kami, lihat pula apa yang kami inginkan. matur suwun

    BalasHapus

HUT SUARAKPK KE 9 (APRIL 2018)