Sosialisasi WBS Di Otoritas Pelabuhan Utama Makassar - SUARAKPK

BERITA HARI INI

Home Top Ad


Iklan BUMN



Penghargaan dari Kedubes Maroko


 

24 Juli 2019

Sosialisasi WBS Di Otoritas Pelabuhan Utama Makassar


MAKASSAR, suarakpk.com – Kantor otoritas pelabuhan utama makassar belum lama ini, menggelar kegiatan Sosialisasi pengelolaan limbah yang dihadiri dari perwakilan pemerintah maupun stakeholder lainnya, antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup, PT.Pertamina (Persero), Kesyabandaran Utama Makassar, Distrik Navigasi Kelas I Makassar dan yang terkait lainnya.
Kegiatan Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Ir.Rachmatullah,M.Si berlangsung sehari Selasa (16/7) di Hotel Singgasana Makassar, dengan menghadirkan dua narasumber  diantaranya, Kepala subdit Uji Kualitas Lingkugan P3E suma, Faisal Muis.S.SI.M.si dan Pejabat Fungsional Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Muhamad Mursalam  SH,M.Si dengan dipandu oleh moderator AndiTenrisau SE.MT.
Pengelolaan  dan pelaporan Whistle Blowing System (WBS) sejalan dengan program yang dicanangkan di pelabuhan makassar, bahwa di pelabuhan tersebut telah menerapkan wilayah sona bebas korupsi  atau yang disebut WBS. (Baca Juga : Pameran Kearsipan Tampilkan Potret Pendidikan di Salatiga)
Dikatakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Ir.Rachmatullah,M.Si bahwa semua wilayah yang terkait dengan pemerintahan yang ada di pelabuhan  makassar, tidak ada lagi yang namanya gratifikasi korupsi dan lain sebagainya, pelaporan  sistem  dan ada beberapa tingkat pelaporan kalau terjadi sesuatu.
“ada beberapa alasan  mengapa WBS itu perlu, yang pertama untuk pendeteksian cara cara penipuan yang ada di dalamnya dan yang kedua, perbuatan yang mestinya dapat membuat reputasi perusahaan,” ucap Rachmatullah. (Baca Juga : Dinpersip Kota Magelang Studi Banding Di Dinpersip Kota Salatiga)
Dijelaskan olehnya, bahwa sebenarnya WBS ini kebanyakan bersumber dari perusahaan, tapi itu diambil untuk dikelola oleh pemerintah di sektor pemerintahan.
“maka yang ketiga dianjurkan oleh pemerintah dan regulatornya untuk melakukan itu, serta yang keempat, memperlihatkan komitmen manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan yang kelima pembobolan pendapatan dapat menyebabkan kerugian yang besar,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menerangkan untuk yang keenam menanggulangi perbuatan yang tidak mestinya.
“Kalau kita melakukan semacam tender, biasanya melakukan tender sesuatu mendapat biaya yang paling rendah, belum tentu melakukan pekerjaan atau kualitas dengan baik, sedangkan yang ketujuh adalah sarana bagi karyawan untuk meningkatkan standar kerja dan kekompakan di lingkungan kerja, lalu yang kedelapan adalah kontrol terhadap frout dan korupsi yang sesuai dengan practice,” ujarnya.

Menurutnya, mengenal WBS adalah suatu sistem yang memberikan sarana bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya di kantor otoritas pelabuhan makassar untuk membuat pengaduan atau perilaku yang tidak etis. (Baca Juga : Pelatihan Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Tengaran )
“WBS merupakan solusi kelas dunia untuk masalah ketidakjujuran dan WBS merupakan upaya preventif terhadap komitmen pembangunan sona integritas di kantor otoritas pelabuhan makassar dan WBS dirancang isu isu diantaranya, Korupsi, konflik kepentingan, suap, gratifikasi, pencurian, kecurangan dan pelanggaran hukum dan aturan perusahaan,” urainya.
Sementara, Kabid Lala Ops dan Usaha Jasa Kepelabuhanan, Triono mengungkapkan ada dua program penting yang berkaitan dengan lingkungan di pelabuhan makassar yaitu Green port dan pelabuhan sehat. (Baca Juga : Sedekah Bumi Di Dusun Tapelan, Desa Tawangrejo, Kec.Kunduran)
“diharapkan kepada semua peserta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan serius, untuk belajar bagaiman metode-metode yang harus diterapkan dan bagaimana tata kelola pengelolaan limbah yang benar di lingkungan pelabuhan makasar, sebab pengelolaan limbah menjadi perhatian yang serius dalam pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Dikatakan bahwa alur pengajuan ijin pengelolaan limbah bagi instansi pemerintah perlu di sosialisasikan agar pelaksanaannya dapat di kelola dengan baik.
“sehingga program green port dan pelabuhan sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai tuntutan yang berlaku di pelabuhan makasar," pungkasnya. (Dominikus/red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HUT SUARAKPK Ke 9 (2018)