SEMARANG, suarakpk.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong OPD dan BUMD Pemprov Jateng untuk mencari sukarelawan pendamping guna menjalankan progran pengentasan kemiskinan di desa binaan.
OPD, BUMD bersama sukarelawan akan bersama-sama memunculkan kepedulian, kesadaran bersama, inovasi, kreasi dan leadership. Selain itu, juga akan diperoleh cara mengasah kepedulian. Masing-masing pihak pun akan memiliki target sendiri-sendiri.
"Koordinasi dengan pemkab/pemkot menjadi gerakan pertama, untuk membaca data. Priorotas yg mau dikerjakan apa. Konsep ini juga bisa ditularkan, mulai dari taktik hingga strategi dan agar juga makin menguatkan program pemerintah," ujarnya di sela kegiatan Gubernur Menyapa dengan tema Desa Binaan Tekan Kemiskinan, yang disiarkan langsung oleh Radio MNC Trijaya 89,8 FM Semarang di Puri Gedeh, Selasa (5/3/2019).
Sekadar diketahui, upaya pengentasan kemiskinan 14 daerah di Jateng yang masuk dalam zona merah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin 3,87 juta jiwa terus digenjot oleh Pemprov Jateng.
Menurut Ganjar, pada awal 2018, jumlah penduduk miskin di Jateng ada di angka 3,90 juta jiwa atau 11,32 persen tingkat kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Jateng pun telah berhasil mengentaskan 29,8 ribu orang dari zona merah kemiskinan.
Upaya menekan angka kemiskinan di Jateng memang terus dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan beragam cara dan strategi pada masa kepemimpinannya hingga 2023.
"Seluruh OPD dan BUMD Pemprov kita arahkan untuk menggarap satu sektor di desa miskin agar pada 2023 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah hanya tersisa 7 persen. Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka dapat dengan cepat ditekan," katanya.
Ganjar menambahkan, 14 daerah yang masuk zona merah itu terdiri dari 745 desa dengan beragam potensinya. Melalui dharma bakti, OPD dan BUMD masuk ke desa sesuai dengan pengalaman untuk membina dan membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai.
Misalnya, sebuah desa sering mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun, tetapi sering rusak. OPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar.
Kemudian, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa. Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah di desa atau tidak tersentuh pendidikan.
Dinas Pariwisata dengan membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata. Sehingga, menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju.
"Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat," tandasnya.
Menurutnya, OPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang, bisa menemukan banyak ide. Apalagi, melalui program itu, OPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tetapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Sebagai contoh, satu perusahaan CSR-nya diarahkan untuk membina lima desa. (Arif/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar