SALATIGA, suarakpk.com - Ratusan Ketua RW se Kota Salatiga, siang tadi, Kamis (3/12) mempertanyakan atas ditolaknya usulan Dana Guyub RW di APBD 2019, yang sebelum diduga dilakukan oleh DPRD Kota Salatiga. Ratusan Ketua RW tersebut diterima oleh DPRD mulai Pkl 10.15 s.d 12.15 WIB, di ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga.
Audiensi Paguyuban RW se Kota Salatiga Dengan DPRD Kota Salatiga juga nampak hadir diantaranya, Ketua DPRD Kota Salatiga, Kapolres Salatiga, Kajari Kota Salatiga, Setda Kota Salatiga, Kepala Bapelitbangda, Anggota DPRD Kota Salatiga.
Dalam katerangannya, Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistyo SE mengaku menyayangkan kehadiran para Ketua RW ke Gedung DPRD karena tidak memberitahukan sebelumnya kepada DPRD.
"Perlu kami beritahukan kepada bapak dan ibuk sekalian, sangat kami sayangkan untuk kegiatan ini tidak memberikan pemberitahuan kepada kami." tutur Teddy dalam pembukaannya.
Ketua DPRD menerangkan bahwa dalam penetapab APBD ada permasalahab serius terkait dengan bank salatiga dan walikota meminta untuk menyuntik dana ke bank salatiga juga terkait dengan Guyub RW akan dibahas di APBD perubahan 2019.
"Perlu kami sampaikan dalam proses penetapan APBD pada saat itu ada permasalahan yang serius yaitu Bank Salatiga. Kami diminta oleh Walikota Salatiga untuk menyuntik dana ke Bank Salatiga untuk itu dana guyub RW akan di bahas dalam APBD perubahan nanti" terangnya.
Teddy, juga meminta maaf jika dirinya dan DPRD belum bisa memberikan kepastian kalau bulan juli 2019, dana guyub RW bisa cair.
"saya atas nama pribadi dan lembaga minta maaf belum bisa memberikan statmen pada bulan juli harus cair dana RW karena butuh proses lebih lanjut." ujarnya.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan, bila Eksekutif sudah siap melakukan rapat APBD Perubahan, ia siap mengtok palu sebagai tanda persetujuan penetapan APBD perubahan 2019.
"Apabila dari Pemkot Salatiga siap untuk melakukan rapat APBD perubahan kami siap untuk mendukung dan ketok Palu." tegasnya.
Teddy juga berharap para ketua RW dapat memberikan pemahaman kepada warganya atas hasil audiensi hari ini.
"Kami harapkan nanti setelah mendapat hasil dari audiensi ini para bapak ibu sekalian dapat memberikan pemahaman kepada warga supaya tidak terjadi kesalah pahaman kembali." pintanya.
Menanggapi atas penjelasan Ketua DPRD Salatiga tersebut, Koordinator paguyuban RW, Wiwik Sunarto membatah jika para Ketua RW dalam kegiatan audiensi tersebut tidak memberitahukan kepada DPRD.
"Bahwa kehadiran kami sudah memberikan surat pemberitahuan kepada DPRD." ungkapnya.
Wiwik juga menegaskan jika kehadirannya bersama para ketua RW, mewakili masyarakat, dan meminta agar dalam audiensi yang dilakukan hanya ketua RW saja.
"Kami resmi mewakili masyarakat supaya dalam pelaksanaan audiensi ini hanya Ketua RW saja, tidak ada unsur politik dalam ruangan ini." tegasnya.
Nampak banyak massa menggunakan atribut Parpol PDIP yang turut hadir dalam audiensi para Ketua RW, namun akhirnya massa yang mengenakan atribut PDIP diminta oleh moderator untuk keluar meninggalkan ruangan.
Menurut Wiwik, bahwa Inti dari surat tersebut bahwa hari ini akan di laksanakan audiensi berkaitan perkembangan permasalahan dana rukun Rw yang sudah di sosialisasikan oleh Pemkot Salatiga sesuai dengan perda yang telah ditentukan sekaligus.
"Kami minta pada bulan juli dana guyub Rw direlisasikan sesuai dengan ketentuan."
Mendengar permintaan para ketua RW, Anggota DPRD, Kemat menjelaskan terkait proses penganggaran di APBD.
"Setiap tahun anggaran ada 2 penetapan yakni penetapan anggaran APBD dan penetapan anggaran APBD Perubahan." jelasnya.
Kemat mengatakan jika Pada TH 2018 DPRD telah berhasil menetapkan anggaran pada bln Desember.
"untuk tahun 2019 dan nanti sekitar bulan Agustus akan dilaksanakan musren anggaran perubahan baik fisik maupun non fisik." kata Kemat.
Dirinya juga menegaskan jika program Guyub RW perlu dikaji ulang.
"Pada rapat pembahasan guyub RW perlu dikaji ulang, dikarenakan jangan sampai antara RW yang banyak penduduknya sama dengan RW yang hanya ada beberapa RT atau sedikit penduduknya dengan nominal 45 juta sd 50 juta rupiah dan secara administratif sangat berbahaya, untuk itu dapat dianggarkan kembali dan dibahas lagi di perubahan anggaran APBD." tegas Kemat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Maman, mengaku mendukung jika Dana Guyub RW dapar diberikan pada bulan Juli 2019 ke depan, namun dirinya meminta agar pencairannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami sangat mendukung apabila dana Guyup Rw dapat di berikan pada bulan Juli namun hal tersebut harus melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku." kata Maman.
Namun sebagaimana diketahui, lajut Maman, bahwa Penetapan APBD 2019 sudah ditetapan dan sudah tidak bisa dirubah kembali, sehingga, Dana Guyub RW hanya bisa dianggarkan di Anggaran Perubahan.
"mengingat anggaran APBD sudah ditetapkan untuk anggaran guyub Rw bisa di anggarkan dalam Angaran APBD Perubahan."
Senada, dengan Maman, Anggota DPRD, Woro, mengaku jika dirinya mendukung program dari Pemkot tentang Guyub RW.
"Pada intinya kami sangat mendukung program dari Pemkot Salatiga tentang guyub rw dan program tersebut masih perlu dikaji kembali dalam anggaran APBD perubahan nanti." ucapnya.
Menanggapi Audiensi para ketua RW, Kapolres Salatiga yang juga turut hadir mengharapkan audiensi bisa berjalan dengan kondusif.
"Kami Dari Kepolisian selalu menjaga marwah kamtibmas kami berharap dalam pelaksanaan audiensi / dialog berjalan dengan kondusif dan mendapatkan titik terang." pinta Kapolres
Menurut Kapolres, dalam persoalan Danay Guyub RW di Kota Salatiga, hanya mis komunikasi.
"Yang kami perhatikan ini hanya mis komunikasi saja antara DPRD Kota Salatiga, Pemkot Salatiga dan pihak terkait." jelasnya.
Kapolres juga mengharapkan para peserta Audiensi dapat menjelaskan kepada warganya.
Kami harapakan nanti Bapak sekalian getok tular dengan ketua Rw yang lain dan masyarakat dengan hasil yang akan kita terima nanti supaya Tidak ada gejolak di Kota Salatiga yang kita cintai ini
Senada, Kajari Kota Salatiga, Yudi, mengaku jika dirinya telah berkoordinasi dengan Forkompinda, dan berharap ada titik terang.
"Hari ini saya sudah koordinasi dengan forkompinda tentang guyub RW ini. Audiensi tentang dana guyub rw ini kami harapkan mendapat titik terang supaya tidak berkelanjutan." katanya.
Kajari mengungkapkan, bahwa semestinya DPRD dan Eksekutif dapat menjalin kerjasama.
"Seharusnya antara Dewan eksekutif dan legislatif maupun pihak politik mampu bekerjasama." pungkasnya. (Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar