JAILOLO, suarakpk.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Barat (Halbar) meminta Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Zakir Mando segera turun dari Jabatan.
Sekretaris KNPI Halbar Harun Hi. Bahruddin kepada media ini menilai, pengelolaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar tanpa Wabup juga tidak akan pincang, tapi sangat disesalkan seorang Wabup tidak bisa responsif terhadap sejumlah masalah yang terjadi di daerah ini dan membiarkan Bupati berjalan sendiri. Padahal, Wabup di gaji oleh negara dan gaji tersebut dibayar melalui uang rakyat yang dipungut melalui pajak."Ibaratnya wabup ini hanya makan gaji buta, karena sudah hampir satu tahun ini berkantor tapi hanya seperti staf biasa yang tidak bisa memberikan solusi kepada pimpinan,"cetusnya beberapa hari yang lalu Senin (19/11) kepada suarakpk.com.
Ia menambahkan, soal konflik antara bupati dan wabup itu, hanya masalah perorangan bukan masalah jabatan, jadi Wabup jangan terlalu menyimpan dendam dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang Wabup yang dipercayakan oleh masyarakat. "Wabup harus bersikap lebih dewasa, jangan jadikan konflik sebagai alasan untuk tidak berkantor dan hanya duduk manis menunggu pembayaran gaji,"katanya.
Harun bahkan menyarankan, jika wabup tidak lagi berfungsi sebagai seorang wabup alangka baiknya mundur dari Jabatan, sehingga bisa dibilang jentel, jangan duduk manis di kursi seperi bunga marawar yang telah layu dan bersiap gugur dari tangkainya. "Pak bupati sudah objektif melobi berbagai anggaran dan proyek di pusat, tapi tidak di back up oleh Wabup, jadi alangkah baiknya Wabup mundur saja,"tegasnya.
Kehadiran wabup tidak menambah nilai apapun di Birokrasi Halbar, jadi Wabup sudah harus sadar dan meninggalkan jabatannya, karena jabatan yang diamanatkan oleh rakyat itu untuk bekerja, bukan duduk, diam lalu terima gaji."Intinya wabup harus mundur,"pungkasnya. (rd).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar