GUNUNGKIDUL, suarakpk.com - Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH), bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin banyak di rasakan warga sangat membantu dari rumah yang tidak layak menjadi rumah yang di idamkan.
Dari kucuran dana tersebut di harapkan transparan kepada warga penerima bantuan baik berupa uang ataupun berupa material. Tapi terkadang dalam praktik di lapangan menyimpang jauh dan hanya di jadikan sarana untuk mencari keuntungan.
Sebagai contoh program Rumah Tidak Layak Huni di Padukuhan Putat Desa Bleberan Kecamatan Playen Gunungkidul menuai protes warga terutama pada besi yang mesti ukuranya 10 mili tapi dalam praktiknya cuma 8 mili. Hal ini di ungkapkan salah satu warga Putat As, kemarin Sabtu (20/10).
"Bedah rumah tidak sesuai RAB, dan setahu saya tidak ada TPK ( Tim Pengelola Kegiatan), semua di kelola oleh Sekdes bahkan Dana Stimpulan dusunpun juga samar-samar tidak ada rembuk dari warga, material langsung di kirim ke lokasi dan hasilnya pun banyak material yang menumpuk," Jelasnya.
Warga yang lain juga menyampaikan bahwa dana MCK yang sudah cair sampai saat ini belum juga ada realisasinya dan TPKpun gak jelas. Sekdes Bleberan saat di hubungi awak media terkait dirinya yang merangkap jabatan Ketua TPK melalui telepon kemarin Minggu siang, ( 21/10) sekira Pukul 11 :10 Pukul 11:11 kemudian Pukul 11:12 WIB tidak mau angkat telepon seolah terkesan menyepelekan.pernah di datangi media beberapa waktu yang lalu namun dirinya malah pergi tanpa alasan yang jelas. Setelah lama di tunggu-tunggu Indardi Sekdes Bleberan tak pulang.
(SMD/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar