LIMBOTO (GORONTALO), suarakpk.com- Memasuki tahun politik banyak isu-isu propokatif maupun berita hoax yang beredar di masyarakat dipertontonkan secara vulgar kepada khalayak. Hal ini membuat elemen masyarakat Gorontalo dalam hal ini para pemuda untuk membuat gagasan/ide yang cocok dalam menyambut pesta demokrasi 2019 nanti. Sehingganya pada Sabtu, 08/09 bertempat di Hantaleya Cafe-Limboto BEM Universitas Muhammadiyah Gorontalo memfasilitasi elemen masyarakat untuk turut hadir duduk bersama mendiskusikan terkait 2019 Pemilu yang berintegritas.
Dialog Publik yang dipimpin langsung oleh Salahudin Pakaya selaku Moderator dan juga Ketua KPU Prov. Gorontalo periode 2008-2013 menghadirkan Narasumber yang berbeda-beda. Dari para penyelenggara pemilu turur hadir Ketua KPU dan Bawaslu Prov. Gorontalo, Caleg DPR-RI dan DPD-RI, Bacaleg Kab/Kota, Akademisi, Praktisi sampai peneliti pemilu ikut berpartisipasi hadir dalam dialog yang berjudul Memperkuat Integritas Pemilu 2019.
Rustam Akili salah satu narasumber sekaligus Caleg DPR-RI dalam dialog berpendapat bahwa integritas itu wajib dan jika ada orang yang tidak berintegritas maka itu artinya munafik. Menurutnya semua partai itu baik hanya saja orang-orang tertentu yang ada didalam partai yang tidak bagus.
"Tidak berintegritas sama artinya munafik, semua partai itu baik hanya orang-orangnya saja yang kuranh bagus," kata Mantan Politisi Golkar yang juga Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem.
Hal senada disampaikan pula oleh Muhammad N. Tuli yang selaku caleg DPD-RI bahwa pemilu memang harus menjunjung tinggi integritas namun harus berkeadilan. Sehingga 2019 nanti sama-sama kita mewujudkannya. "Tidak cukup intergritas, pemilu harus juga berkeadilan dan mari kita wujudkan pada 2019 nanti," ungkap Mantan Ketua KPU Prov Gorontalo itu.
Sementara juga dalam diskusi sempat mencuat terkait perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu dalam penetapan Calon yang berstatus Napi. Sehingga Ketua KPU Prov. Gorontalo saat di wawancarai menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi diantara penyelenggara pemilu merupakan perbedaan sudut pandang regulasi dan hal itu sudah biasa namun sama-sama mempunyai visi-misi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.
"Saya pikir dinamika yang terjadi antar KPU dan Bawaslu merupakan perbedaan sudut pandang, itu hal yang biasa karena masing-masing mengacu pada regulasi yang ada namun kami memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan pemilu berintegritas-berkeadilan," tutur Fadliyanto Koem selaku Ketua KPU Prov. Gorontalo
Diskusi yang berjalan kurang lebih 3 jam tersebut di tutup dengan penyampaian dari Salahudin Pakaya selaku moderator pada diskusi bahwa sebetulnya diskusi terkait integritas pemilu hari ini belum berkembang secara luas contohnya seperti, integritas yang diharapkan harusnya memerikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu ini dapat berlangsung baik dan clear, selanjutnya terkait money politik dan sedekah politik, kemudian netralitas seorang PNS yang kepala Pemerintahannya merupakan Pemimpin Partai Politik. Sehingga perlunya sesi kedua untuk mengulas semuanya lebih jauh lagi.
"Sebetulnya diskusi ini belum berkembang secara luas, banyak yang harus kita ulas lebih jauh terkait pemilu yang berintegritas. Money politik, sedekah politik, netralitasi PNS semua ini belum berkembang jauh sehingganya poin-poin ini kita akan ulas kembali pada sesi berikutnya," pungkas Salahudin Pakaya moderator diskusi yang juga pernah menjabat selaku Ketua KPU Prov. Gorontalo pada 2008-2013. (BKU/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar