KPAID Batu Bara Mensinyalir Adanya Penyalahgunaan SKTM Pada PPDB. - SUARAKPK

BERITA HARI INI

Home Top Ad


13 July 2018

KPAID Batu Bara Mensinyalir Adanya Penyalahgunaan SKTM Pada PPDB.


BATU BARA, suarakpk.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Batu Bara Syawaluddin Pane mensinyalir adanya penyalahgunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018-2019.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Prov-SU) kemarin, Kamis (12/07).

Dalam hal ini KPAID Kabupaten Batu Bara menemukan adanya kejanggalan yang dilakukan beberapa sekolah dan meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) secepatnya melakukan verifikasi  PPDB di Batu Bara dan jika tidak dilakukan maka pihaknya yang akan melakukan.

"jika Disdik Sumut tidak melakukan verifikasi maka jangan salahkan kita yang melakukannya," tegasnya

Selain PPDB lanjutnya, adalagi persoalan zonasi yang parameternya tidak jelas, sebab ada calon siswa yang memiliki nilai tinggi dengan zona yang sama tidak dapat masuk, tapi siswa yang nilainya rendah juga dalam zona yang sama bisa diterima pihak Sekolah.

"Kita sudah melaporkan persoalan ini ke Cabang Disdik  Prov-SU di Kisaran, jawaban yang diterimanya akan meninjau ulang aturan yang dimaksud pada tahun depan dan jadi peraturan itu kesannya masih coba-coba, sementara tahun ini banyak merugikan anak bangsa yang hendak melanjutkan pendidikan," sesal Syawal.

Akibat peraturan itu menurut Syawal siswa yang tergolong tidak mampu itu terpaksa masuk sekolah swasta, yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi.

Terpisah Plt. Kadis Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Batu Bara Bahrumsyah mengatakan PPDB untuk tingkat SMP dan SD  sebagai wilayah kerjanya tidak ada persoalan, namun pihaknya ada mendengar persoalan- persoalan dutingkat SMA Negeri.

"PPDB untuk tingkat SMAN itu bukan wilayah kerja  Disdik kabupaten dan saya tidak bisa masuk kesana," kata Bahrum.

Dirinya juga menganggap pihak Sekolah terlalu kaku mengambil kebijakan dan tidak mau  berkordinasi dengan Dinas Kabupaten.
"pemerintah itukan satu dari tingkat pusat sampai Daerah, dan kalau pihak mau berkoordinasi, kami kan bisa mencarikan solusinya setiap persoalan yang ada, misalkan kekurangan ruangan, kekurangan guru."pungkasnya. (Muhammad Amin)

No comments:

Post a Comment