Dinilai Gagal, LSM Koalisi Bersatu Kendal Tuntut PT.KIK Diusut

KENDAL, suarakpk.com - Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dinilai oleh koalisi LSM bersatu Kendal telah gagal memenuhi harapan masyarakat kendal. Pasalnya, menurut Ketua Koalisi LSM Bersatu Bambang Susilo dalam konfrensi persnya di sebuah Rumah Makan Kendal, Rabu (30/5) kemarin, mengatakan bahwa LSM berpegang pada  PEPRES No.3, Tahun 2016 tentang pelaksanaan proyek strategis bersetara nasional dengan harapan masyarakat kendal dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Kendal, namun KIK justru tidak kunjung selesai.
"ketika kawasan industri ini berjalan harapannya bisa mengurangi penganguran di Kabupaten Kendal, tetapi hingga sekarang, KIK malah tidak kunjung selesai, justru menyisakan persoalan di masyarakat kendal." tutur Bambang.
Dirinya merincikan persoalan yang dimaksud diantaranya, KIK dinilai telah mencaplok saluran tersier dan bondo deso brangsong yang belum tuntas.
"belum lagi awal pembebasan lahan sampai pembangunan KIK sudah tidak mengindahkan aturan hukum dan perundang undang yang berlaku." ujarnya.
Selain itu, Bambang menuding jika KIK  melangar juga melanggar Perda Kendal dan Rencana detail Tata Ruang Kawasan Industri di Kendal.
"setplain dan regulasi sudah jelas kenpa PT.KIK justru membangun di kawasan brangsong yang semestinya sesuai rencana di kaliwungu, maka dari itu LSM Koalisi Bersatu sebagai fungsi kontrol berjalannya pembangunan, dan atas aduan aduan dari masyarakat yang kami terima, bahwa masyarakat mengharapkan adanya peluang lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal yang bisa terserap, namun ini justru berbanding balik." jelas Bambang.
Ditambahkannya, LSM Kolalisi Bersatu menyatakan tuntutannya kepada Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meninjau ulang amdal di PT KIK.
Selain itu juga, meminta agar segera menyelesaikan tukar guling bondo deso tanpa syarat dan segera mengembalikan saluran tersier Desa Kumpulrejo kaliwungu.
"kami juga meminta kepada KIK agar memprioritaskan putra daerah dalam kerjasama apapun, serta segera menselesaikan seluruh persoalan sengketa atau pembayaran tanah antara masyarakat degan  PT KIK dan JABABEKA tanpa syarat apapun." ujar Bambang.
Ditambahkan, jika LSM kendal bersatu juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KIK yang tidak sesuai degan aturan juga menindak lanjuti tenaga Asing yang bekerja di pabrik rakitan sepeda dan hal tersebut jelas tidak sesuai degan daftar dan kenyataan yang ada.
"maka dari itu, harapan kami, penegak hukum di Kendal khususnya dan Daerah Jawa Tengah pada umumnya dapat mengusut tuntas dugaan kecurangan dan permainan di PT.KIK yang sudah merugikan masyarakat dan menyelidiki atas hadirnya pekerja asing." tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, suarakpk.com belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan Aparat Penegak Hukum Kendal.
Tim Investigasi akan terus menelusuri apa yang terjadi di PT.KIK, tunggu hasil penelusuran di edisi cetak Surat Kabar Investigasi SUARAKPK. (Imam Riyadi/red)