HALBAR, suarakpk.com - Statemen Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy yang mengaku pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk kepentingan sejumlah item kegiatan seperti salah satunya perjalan dinas ke luar negeri (Malaysia), tidak masalah, namun lain halnya dengan praktisi hukum Hendra Karianga menganggap hal tersebut adalah sebuah perampokan keuangan negara.
"Pergeseran anggaran antara fungsi dan unit oragnisasi hanya bisa dilakukan melalui instrumen hukum Perda Perubahan APBD diluar itu ilegal dan melawan hukum. Sehingga tetap mempertegas ini yakin sebuah perampokan keuangan negara,"tegas Hendra Karianga yang juga dosen hukum Unsrat Manado via telpon, Minggu (13/4).
Menurutnya, terkait dengan perjalanan dinas luar negeri Bupati Halbar tidak dianggarkan dalam Perda APBD dan dipaksakan melalui pergeserann anggaran mendahului perubahan APBD.
"Itu berarti tidak ada angka kredit dalam APBD atau tidak ada nomenklaltur dalam APBD dan dipaksakan dianggarakan secara siluman melalui mendahului perubahan, ini tidak bisa dibiarkan,"ujarnya.
Hukum keuangan daerah menegaskan dilarang mempergunakan anggaran yang tidak tersedia angka kredit, sesuai UU nomor 17 Tahun 2003 Jo UU nomor 15 tahun 2004 Jo PP Nomor 58 tahun 2005, J0 Permendagri nomor 13 tahun 2006.
"Mempergunakan anggaran yang tidak tersedia angka kredit adalah Korupsi,"jelasnya Namun seraya juga menegaskan DPRD Halbar juga turut mengesahkan dugaan perampokan keuangan negara ini.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar